Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh untuk mempelajari konsep smart city yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.
Rombongan yang berjumlah 11 orang dan dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir, disambut oleh Sekdako Banda Aceh Bahagia beserta sejumlah Kepala SKPD di Ruang Rapat Wali Kota, Lantai III Balai Kota Banda Aceh, Jumat (13/2/2015).
Sekda Bahagia yang mewakili Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal memaparkan secara sekilas tentang kondisi Kota Banda Aceh pasca tsunami 2004 lalu hingga sekarang. Konsep smart city yang diberi label Banda Aceh Islamic Cyber City, kata Sekda sudah mulai diterapkan sejak 2008.
Sejak 2008 pula, dibangun dan digunakan sebuah aplikasi bernama public complaint yang berbasis website dan SMS. “Pengaduan dari masyarakat diterima lansung oleh trio Pemko Banda Aceh (wali kota, wakil wali kota dan Sekda) dan diteruskan ke SKPD terkait. Keluhan warga ini harus respon dalam 1×24 jam,” katanya.
Aplikasi terakhir yang di-launching minggu lalu adalah perizinan online. “Warga Kota Banda Aceh kini hanya perlu sekali saja datang ke KPPTSP untuk pengambilan izin, notifikasi status izin akan dikirim via SMS kepada warga. Kemudian aplikasi ini juga sudah terintegrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan,” papar Bahagia.
Pada sektor sosial dan ekonomi, saat ini Pemko Banda Aceh telah memiliki database masyarakat miskin dan database penerima bantuan yang berbasis website. “Sekarang ada 5.000-an masyarakat miskin di Banda Aceh, dan datanya dapat diakses by name, by address, by GPS dan by donation. Semuanya dapat dilihat di web GIS Kota Banda Aceh, dan ke depan akan kita kembangkan peta 3 dimensi,” kata Sekda.
Menanggapi penjelasan Sekda Bahagia, anggota Komisi I DPRD Jabar H Hidayat Royani menyatakan sangat tertarik dengan konsep smart city yang diterapkan di Banda Aceh terutama pada aplikasi e-Kinerja.
“Kami berharap konsep smart city Banda Aceh ini dapat ditularkan ke kota-kota yang ada di Jawa Barat. Walau jumlah penduduk berbeda jauh, kami yakin ini dapat pula diterapkan di tempat kami dengan didukung political will dari pemerintah,” katanya.
