Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat dan PT Mifa Bersaudara telah mengatakan berkomitmen untuk keterbukaan informasi khususnya terkait pertambangan. Hal ini dilakukan agar masyarakat khususnya di Aceh Barat untuk ikut mengawal terkait sektor pertambangan yang selama ini telah memberikan pemasukan untuk daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli, pada saat pertemuan dan hearing Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh dan GeRAK Aceh Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan PT Mifa Bersaudara. Dalam pertemuan dengan DPRK hadir seluruh pimpinannya seperti Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Ketua-ketua Komisi.
“Kami dari dulu memang sudah sangat terbuka dengan informasi apapun, apalagi saat ini GeRAK juga sudah mau turun dan peduli dengan pertambangan yang ada di Aceh Barat, jadi apresiasi kami untuk GeRAK Aceh,” kata Ramli , Selasa (I0/2/20I5) di Gedung DPRK Aceh Barat.
Apalagi, Kata Ramli, saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang sudah mulai melakukan operasi di Aceh Barat, kalau memang ini tidak dikawal dengan baik oleh Pemerintah dan Masyarakat, yang ditakuti nantinya tambang bisa memberikan kutukan untuk daerah ini.
“Jadi kami siap buka-bukaan terkait pertambangan, kalau memang GeRAK Aceh ingin fokus menjaga tambang di Aceh Barat, kami sebagai lembaga Legislatif untuk bagian pengawasan siap membantu kerja teman-teman GeRAK untuk mendorong tata kelola pertambangan yang lebih baik di Aceh Barat,” jelas Ramli.
Selain itu, Ramli juga menambahkan bahwa Legislatif terus mendorong agar tenaga lokal yang ada di Aceh Barat untuk bisa bekerja di perusahaan-perusahaan tambang. Selain itu, ia juga mengharapkan kepada perusahaan yang ada untuk menfokuskan pekerja lokal untuk bekerja di perusahaan tersebut.
“Tetap kita dorong tenaga lokal yang harus bekerja di perusahaan yang ada di Aceh Barat, Kami inginkan tenaga lokal yang bekerja di situ bukan dijadikan sebagai Cleaning Service (CS) saja, namun bisa memberikan posisi-posisi startegis didalam perusahaan, untuk itu perlu dipikirkan upaya pendidikan dan pelatihan kepada tenaga lokal agar mereka siap bekerja disektor pertambangang,” harap Ramli yang merupakan Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN)
Sementara itu, Manajer CSR dan Corcom PT Mifa Bersaudara, Azizon Nurza mengatakan bahwa perusahaan sangat berkomitmen terkait keterbukaan informasi publik di sektor pertambangan. Hal ini dilakukan karena perusahaan tersebut tidak ingin adanya pemikiran negatif terhadap perusahaan terkait informasi. Karena dalam hal ini perusahaan akan memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
“Jadi sudah lama kami mendorong adanya keterbukaan informasi, karena kalau kami tertutup pasti akan menjadi tanda tanya bagi masyarakat, kami sangat berkomitmen terkait keterbukaan dan itu ada diatur dalam undang-undang,” kata Manajer CSR dan Corcom, Azizon Nurza.
Terkait keterbukaan informasi, jelas Azizon, Perusahaan Mifa Bersaudara sudah lama berkomitmen terkait keterbukaan informasi. Mifa Bersaudara sudah menanam Investasi mencapai 2 triliun. Jadi perusahaan sangat terbuka.
“Kalau bicara komitmen keterbukaan kami memang mendorong itu. MIFA merupakan perusahaan yang sangat serius berinvestasi. Siapapun tamu yang datang pasti akan kami terima,” jelas Azizon.
Terkait data yang dibutuhkan oleh masyarakat, tambah Azizon, selama data tersebut dibolehkan publikasikan dalam undang-undang, Perusahaan pasti kemudian akan mempublikasinya selama data tersebut penting untuk diketahui oleh masyarakat.
“Kami tidak sepakat kalau memang ada oknum yang mengataka kami tidak terbuka, karena dari awal kami sangat terbuka, jadi kalau bicara keterbukaan, kami perusahaan yang sangat terbuka, tapi harus dingat selama data yang diberikan jangan disalah pergunakan,” tambah Azizon.
Sementara itu, Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askahalani mengatakan tujuan akhir dari pertemuan tersebut adalah untuk mendapatkan komitmen bersama antara Pemerintah Aceh Barat dan Perusahaan pertambangan terkait keterbukaan khususnya di bagian anggaran.
“Jadi nanti kami inginkan Pemerintah dan Perusahaan akan mempublikasi seluruh anggaran yang didapatkan khususnya sektor pertambangan, nanti ada akan ada satu media atau baliho untuk mempublikasi seluruh anggaran sektor pertambangan,” jelasnya.
Dalam hal ini, jelas Askhalani, setelah melakukan pertemuan dengan Perusahaan dan Legislatif. GeRAK Aceh dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan Pemerintah Aceh Barat yaitu Bupati yang merupakan pengambil kebijakan.
