Asisten II, Keistimewaan, Pembangunan dan Ekonomi, Azhari Hasan membuka Rapat koordinasi bidang perekonomian se-Aceh dengan tema peningkatan ekspor impor pada Pelabuhan Krueng Geukueh dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh pada 10 hingga 11 November lalu yang bertempat di Hotel Lido Graha, Lhokseumawe.
Dalam kata sambutannya, Azhari Hasan menyebutkan rapat koordinasi dibuat dalam rangka upaya mewujudkan visi pemerintahan Aceh sebagaimana tercantum dalam RPJM 2012-2017, yaitu “Aceh yang bermartabat,sejahtera, berkeadilan dan mandiri berlandaskan UUPA sebagai wujud MoU Helsinki.”
Menurutnya, salah satu peluang yang dimanfaatkan terkait dengan usaha pencapaian visi tersebut adalah dengan meningkatkan aktivitas ekonomi yang berbasis ekspor. Dengan Kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN itu adalah mendorong agar arus ekspor – impor Aceh semakin lancar.
“Keberadaan pelabuhan krueng Geukueh merupakan salah satu kunci bagi perbaikan arus ekspor impor ini. Untuk itu langkah perbaikan fasilitas mutlak harus ditingkatkan, apalagi kita tahu, pemanfaatan pelabuhan itu untuk ekspor Migas sudah tidak ada lagi setelah ekspor terakhir beberapa waktu lalu,” ujarnya.
Azhari Hasan menambahkan bahwa banyak target pembangunan ekonomi yang belum dicapai. Untuk itu dibutuhkan kerjasama, koordinasi dan kerja keras kita semua agar perjuangan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh bisa diwujudkan.
“Tahun depan kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN segera berlaku. Situasi itu pasti akan menghadirkan persaingan ketat di antara anggota ASEAN, yang sudah pasti berpengaruh hingga ke tingkat lokal. Oleh sebab itu perlu langkah untuk mengantisipasi agar kebijakan tersebut memberi manfaat bagi Aceh,” pungkasnya.
Adapun hasil Rakor yang dicapai adalah termasuk peningkatan produksi komoditi ekspor utama dan potensial dikawasan Lhokseumawe dan sekitarnya (hinterland) serta pembangunan gudang konsolidasi di luar pelabuhan sebagai tempat penampungan sementara dan gudang Transit yang dilengkapai dengan Cold Storage dalam upaya pengumpulan barang yang belum memadai.
Sementara dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan Krueng Geukueh, diharapkan peningkatan koordinasi yang lebih intensif antara Pemerintah Aceh, Kementerian Perhubungan dan PT. Pelindo I. Untuk meminimalisir tingginya biaya bongkar muat dan biaya tambahan tidak resmi dalam pengurusan izin pelayaran, Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota terkait perlu segera melakukan koordinasi dengan APBMI (Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia), Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan Syahbandar.
