Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) didesak segera bekerja supaya tidak makan gaji buta, karena akan melukai hati rakyat yang telah memilih mereka. Hal itu diungkapkan Direktur Independent Research Institute (IRI), Mulyadi Nurdin di Banda Aceh, Rabu (12/11/2014) menyikapi vakumnya aktivitas anggota DPRA hingga saat ini.
Mulyadi Nurdin mendesak DPRA supaya segera memilih Ketua definitif, mempersiapkan Tata Tertib (Tatib), dan Alat Kelengkapan Dewan supaya dapat segera bekerja.
“Tanpa adanya pimpinan Dewan definitif, Tatib, dan Alat Kelengkapan Dewan, artinya DPRA tidak bisa bekerja, kalau tidak bisa kerja artinya makan gaji buta, sedangkan waktu terus berjalan,” ungkap Mulyadi Nurdin.
Direktur IRI juga mengingatkan bawah di akhir tahun seharusnya DPRA sudah bisa membahas Anggaran APBA 2015, supaya bisa disahkan lebih cepat.
“Kalau hingga saat ini AKD saja belum ada bagaimana kita bicara RAPBA 2015, kalau APBA terlambat lagi disahkan artinya rakyat kembali dirugikan, seharusnya anggota Dewan yang baru, bisa memberi contoh yang baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Mulyadi Nurdin juga menyerukan pimpinan partai politik di Aceh untuk segera duduk membahas persoalan ini, agar kelambanan kinerja DPRA dapat diselesaikan.
“Pimpinan parpol harus duduk bersama dan harus utamakan kepentingan rakyat, kalau tidak segera duduk, rakyat khawatir anggaran APBA akan terlambat pembahasan dan pengesahannya, ” harapnya.
