Kepala dinas pendidikan Aceh Anas M Adam menyatakan rendahnya kualitas pendidikan Aceh tidak menjadi tanggungjawab dinas pendidikan Aceh akan tetapi tanggungjwab pemerintah kabupaten/kota, akan tetapi Anas mengakui siap dicopot oleh gubernur Aceh kapanpun.
Anas mengaku tidak pernah berupaya mempertahankan jabatan yang sedang diembannya.
Hal itu dikatakan Anas M Adam saat menemui peserta aksi unjukrasa di halaman kantor Dinas pendidikan Aceh, Selasa (03/06/2014).
Anas mengatakan tanggungjawab dinas pendidikan Aceh berbeda dengan kabupaten/kota, Dinas pendidikan provinsi menurutnya hanya bertanggungjawab meningkatkan mutu melalui pelatihan guru, pengadaan alat lab dan beasiswa anak yatim.
Menurut Anas jika menyangkut pemerataan guru maupun infrstrukutr maka yang bertanggungjawab adalah dinas pendidikan dan pemerintah kabupaten/kota. Apalagi menurutnya pergantian kepala sekolah dan pemindahan guru sepenuhnya menjadi wewenang bupati/walikota.
”ini bukan lempar tanggungjawab, tapi kalau masalah kekurangan guru tanyakan ke kabupaten/kota, infrastruktur juga, itu bukan kewenangan dinas pendidikan Aceh”ujarnya.
Sementara itu terkait anggaran dinas pendidikan Aceh, Anas menyebutkan dari 2,4 T dana pendidikan, pihaknya hanya mengelola Rp. 900 milyar, selebihnya dikelola oleh dinas dan instansi terkait lainnya.
”Kalau memang saya mau diturunkan ya silahkan melalui evaluasi, saya tidak alergi dengan itu, tapi kalau di Simeulu tidak ada guru tanya ke saya, saya tidak bisa jawab, karena tanggungjawabnya sudah dibagi, tapi kalau saya mau dicopot ya silahkan, jam ini juga saya mau dicopot saya siap”lanjutnya.
Sementara itu terkait dengan kurikulum 2013, Anas menyebutkan sepenuhnya menjadi milik nasional dan diberikan wewenang kepada daerah untuk menyesuaikannya, menurutnya qanun pendidikan Aceh saat ini sedang dibahas di DPR Aceh, ”karena kurikulum yang diinginkan adalah kurikulum Islam terpadu”katanya.
Terkait hasil UN, Anas menyebutkan hasil UN tahun ini sudah lebih baik dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2013 siswa Aceh yang lulus UN 97 persen sedangkan pada tahun 2014 mencapai 99 persen, ”namun hasil itu masih menempatkan Aceh pada posisi terbawah dibandingkan provinsi lain di seluruh Indonesia”pungasnya.
