Komisi Independen Pemilihan(KIP) Propinsi Aceh, KIP Kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS secara nyata memihak partai Aceh, hal itu dibuktikan dengan kasus suara yang sudah tercoblos sebelum hari H, upaya memanipulasi suara oleh ketua KIP Aceh Timur, pengarahan oleh KPPS di bilik suara yang terjadi di berbagai tempat, undangan yang tidak dibagi dan pelanggaran lainnya.
Tudingan itu dilontarkan Ketua Umum Partai Nasional Aceh [PNA] Irwansyah melalui siaran pers yang dikirimkan kepada Wartawan, Sabtu (12/04/2014).
Irwansyah menyebutkan Kecurangan dari penyelenggara ini dimulai dari proses pengangkatan anggota KIP yang tidak transparan dan hanya mengakomodir calon-calon yang mendukung partai penguasa. Beberapa anggota KIP secara terang-terangan terlibat dalam kegiatan-kegiatan Partai yang berkuasa.
“Keberpihakan penyelenggara juga diperkuat oleh pernyataan Ketua Bawaslu pada konferensi persnya Kamis, 10 April 2014”lanjutnya.
Selain itu Irwansyah menuding Hilangnya suara PNA juga dikarenakan Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota tidak netral dan secara terang-terangan berpihak kepada Partai berkuasa.
Dengan berbagai kecurangan dan kekerasan tersebut PNA berharap masyarakat dan seluruh komponen yang ada untuk melakukan pemantauan dan mengontrol hasil Pemilu agar proses demokrasi tidak gagal di Aceh.
Saat ini, diakuinya Data Center terus menerima laporan dan mencocokkan suara-suara di basis-basis PNA dengan suara yang diperoleh dari hasil Pemilu 2014.
“Dengan berbagai kecurangan dan kekerasan yang menimpa kami, pimpinan PNA menolak hasil Pemilu 2014 di beberapa kabupaten dan TPS yg terjadi pelanggaran”pungkasnya.
