Pemerintah Aceh menyayangkan lembaga sekaliber Fitra atau GERAK menjadi alat politik. Konferensi pers kemarin terkesan seperti pesanan karena dilakukan diam diam dan menjelang pemilu. Mereka mempertaruhkan reputasi dengan pola pola transaksional dan pragmatisme demi kepentingan segelintir orang.
“Ke depannya kita harapkan siapapun yang ingin membantu pemberantasan korupsi kami sangat terbuka. Di sini kami tegaskan kembali bahwa Pemerintah Aceh tetap berkomitmen memberantas korupsi ataupun penyimpangan lainnya. Oleh karenanya marilah kita membangun kebersamaan dan saling bersinergi. Jangan takut untuk meminta penjelasan Pemerintah Aceh. Kami akan membantu sepenuhnya apabila ada yang ingin minta penjelasan atau diskusi lainnya,”ujar Murthalamuddin, Plt. Kepala Biro Humas Setda Aceh.
“Dalam kesempatan ini kami jelaskan juga soal bantuan hibah terus menerus. Bahwa itu benar terus menerus kepada lembaga lembaga tertentu. Sebagai sampel yayasan PENA. Yayasan ini adalah pengelola Politeknik Indonesia Venezuela (POLIVEN). Sebuah politeknik yang mendidik anak anak miskin, korban konflik dan anak anak korban tsunami. Sekolah bantuan Pemerintah Venezuela milik Pemerintah Aceh dan masih berstatus swasta . Apakah bantuan ini karena terus menerus dikatakan korupsi?”lanjutnya.
Begitu juga soal bantuan kepada lembaga vertikal yang di tuding menghambat penegakan hukum. Sebagian besar bantuan itu diberikan kepada perguruan tinggi negeri untuk peningkatan mutu dan menunjang pengembangan kampus. Di dalamnya juga untuk beasiswa dosen dan beasiswa mahasiswa miskin.
Contoh di atas menunjukkan bahwa semua temuan itu belum tentu karena tindakan koruptif. Lebih karena pemahaman aturan dan pendapat sementara.
“Jadi bila Fitra atau siapapun yang menuduh Aceh terkorup mari kita duduk dan saling berbagi informasi. Kami tidak menafikan bahwa sejumlah temuan itu ada terjadi korupsi. Kami yakin penegak hukum lebih memahami,”lanjutnya.
Pemerintah Aceh tidak pernah berupaya menghambat penegakan hukum apalagi untuk kasus korupsi yang sangat merugikan kredibilitas Pemerintah dan merugikan rakyat. “ Namun sekali lagi kami minta mari semua pihak untuk bekerja lebih kredibel dan akuntabel,” pintanya.
“Jangan cari panggung di Aceh karena Pemerintah bersama rakyat Aceh sedang memperbaiki semua sisi kehidupan akibat konflik dan bencana tsunami. Silahkan kelompok kritis mengkritisi Pemerintah ini tapi jangan memfitnah. Pernyataan bombastis sudah saatnya di hentikan. Silahkan berpihak secara politik tapi tidak dengan menjatuhkan kredilitas Pemerintah. Bila itu di lakukan maka menunjukkan kepicikan dan tidak terhormat,”
Kami berharap rakyat tidak terpengaruh dengan opini yang di bangun sepihak dan punya hidden agenda. Pemerintah sekarang baru bekerja dan baru diaudit pada tahun 2013 jadi belum sepenuhnya menjadi penanggung jawab bila pun ada indikasi penyimpangan.
