Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh meminta TNI untuk tetap bersikap profesional serta tunduk pada supremasi sipil dan prinsip hukum yang berlaku.
Hal demikian disampaikan Koordinator Kontras Aceh Destika Gilang Lestari bertepatan dengan Hari Ulang Tahun TNI ke 68, Sabtu, (05/10/2013).
Gilang mencontohkan persoalan kekerasan oleh anggota TNI seperti konflik lahan dengan warga sipil yang terjadi di Sabang dan persoalan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia belum terselesaikan dengan baik.
“Apalagi bila berbicara tentang Aceh, kita masih ada pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, yaitu persoalan pengungkapan kebenaran tentang kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Ini artinya pemerintah sipil dan bersama TNI sepatutnya terbuka dan agar kemudian Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) segera disahkan,” ujarnya.
Selain itu Destika juga mendesak agar pemerintahan sipil mengetahui fungsi TNI. Menurutnya, tidak seharusnya pemerintahan sipil memberikan anggaran terhadap TNI yang sudah jelas sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Seperti Kontrak Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh 2013 untuk TNI/Polri yang dianggarkan sebesar Rp100 miliar ditambah lagi adanya statement Gubernur Aceh, Zaini Abdullah memohon agar TNI bersedia membantu penyelesaian jalan tembus lintas tengah Aceh karena masih banyak ruas jalannya yang belum tembus,” lanjutnya.
Destika juga meminta TNI untuk tetap mendukung dan berupaya agar menjaga perdamaian yang telah berjalan selama delapan tahun di Aceh.
