Tidak ada satupun kabupaten/kota di provinsi Aceh yang aman dari ancaman bencana banjir, termasuk kota Banda Aceh.
Laju kerusakan hutan yang sangat mengkhawatirkan menjadi penyebab utama terjadinya banjir di sejumlah Kabupaten-kota diprovinsi Aceh dalam sebulan terakhir.
Bedasarkan catatan di Departemen kehutanan tidak kurang dari 1,6 juta Hektar hutan Aceh berada dalam kondisi kritis.
Hal demikian dikatakan Pjs Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh TM. Zulfikar.
Zulfikar mengatakan pemerintah harus secepatnya melakukan reboisasi atau menanam kembali hutan yang telah gundul, ia meminta pemerintah untuk segera menghentikan berbagai bentuk kejahatan lingkungan, termasuk memperketat izin HGU, sehingga HGU tidak berada di wilayah Hutan lindung. Selain itu pemerintah juga harus mengupayakan upaya pengurangan hutan melalui penegakan hukum.
“pemerintah selama ini tidak menyentuh wilayah yang gundul, fokusnya hanya pada wilayah yang gampang dilihat, jadi pemerintah ketika banjir mengatakan illegal logging tapi pelakunya tidak pernah ada yang ditangkap”lanjutnya.
Zulfikar menambahkan pemerintah harus tetap mencegah wilayah-wilayah hutan serapan air agar tidak dialih fungsikan menjadi perkebunan, seperti rencana pengurangan luas hutan dalam RTRW Aceh yang seharusnya tidak perlu terjadi.
Zulfikar menjelaskan Saat ini hampir seluruh wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) di Aceh telah mengalami kerusakan yang sangat parah yang diakibatkan oleh banyak faktor. Diantaranya masih maraknya berbagai aksi perambahan hutan dan penebangan kayu secara ilegal. Konversi lahan baik untuk kepentingan perkebunan skala besar maupun pertambangan, baik tambang skala kecil seperti galian C maupun pertambangan besar yang sangat ekstraktif.
