Pelantikan 26 pejabat dalam jajaran pemerintah Aceh pada senin sore, diakui gubernur Aceh sebagai jawaban atas kekhawatiran masyarakat Aceh pasca pelantikan pejabat besar-besaran 5 Februari lalu.
Dimana pelantikan itu memunculkan polemik, dikarenakan gubernur Aceh melantik pejabat yang sudah meninggal dunia pada biro hukum serta satu orang pejabat asusila pada badan dayah.
Pada pelantikan senin sore, gubernur sudah mengisi pejabat baru pada dua Instansi itu.
Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan pelantikan itu sebagai jawaban dari hasil evaluasi pelantikan sebelumnya, gubernur berharap masyarakat untuk terus memberikan masukan terhadap pejabat-pejabat yang dilantik, sehingga pemerintah Aceh bisa segera bersikap jika ditemukan kekeliruan.
“ini jawaban atas meluasnya reaksi Masyarakat Aceh”lanjutnya.
Sementara itu terkait dengan buruknya birokrasi di Aceh sebagaimana kritikan banyak pihak, pemerintah Aceh akan segera memperbaikinya, hal itu terlihat dengan digantinya kepala BKPP Aceh Nasrullah dan kepala biro orgaisasi setda Aceh Tabrani, Nasrullah digantikan oleh T A Rasyid, sedangkan Tabrani digantikan oleh Azhari.
Pada kesempatan itu gubernur Aceh juga mencopot Bakrie Usman yang sebelumnya dilantik sebagai kabid SDM pada Badan Dayah, posisi Bakri digantikan oleh Nurbaiti.
Pelantikan Bakrie sebelumnya menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, terutama ulama dan pimpinan dayah, hal itu disebabkan oleh kasus asusila yang pernah dilakukan oleh Bakrie.
