Komisi G DPRA menilai bahwa Pemerintah Aceh belum memberi porsi perhatian yang cukup kepada Dayah-Dayah seluruh Aceh melalui Badan Dayah, hal itu disampaikan Sekretaris komisi G DPRA, Moharriadi Syafari, Jumat (21/12/2012) di Banda Aceh.
Menurut keterangan politisi PKS tersebut, dalam KUA PPAS 2013 tertera pagu anggaran untuk Badan Dayah sangat kecil hanya 25,9 M, yang terdiri dari biaya tak langsung dan Rutin SKPA sekitar 10, 2 M, sisanya untuk kegiatan spesifik Badan Dayah seperti, bantuan fisik dayah, pembinaan Teungku dayah dan lain-lain hanya 15,7 M. Hal ini sangat jauh menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Ia menambahkan bahwa Komisi G DPR Aceh banyak sekali menerima komplain dan keluhan dari Ulama-Ulama Dayah dari seluruh Aceh.
“Dana yang sangat minim ini tidak memadai sama sekali untuk menjawab pencapaian Visi Misi Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakkir Manaf,” jelas Moharriadi.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam sektor pembangunan mental sebagai salah satu pilar pembangunan Aceh disebutkan bahwa sebab-sebab lahirnya visi misi tersebut adalah, “Pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam di Aceh yang belum maksimal”, terutama disebabkan karena masih kurangnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama di kalangan masyarakat, berbagai perilaku masyarakat masih banyak yang bertentangan dengan moralitas dan etika agama, pemahaman dan pengamalan agama di kalangan peserta didik (sekolah umum dan agama) juga belum memuaskan disebabkan antara lain: masih kurangnya materi dan jam pelajaran agama dibandingkan dengan pelajaran umum. Di sisi lain, derasnya arus globalisasi yang umumnya tidak sejalan bahkan bertentangan dengan tuntunan moral Islam, telah mempengaruhi dan mendorong perilaku masyarakat kearah yang negatif.
Moharriadi melanjutkan, komisi G DPR Aceh mendesak Gubernur Aceh untuk merevisi kembali KUA PPAS 2013 sebelum menjadi RKA. “Kami mengharapkan TAPA dan BAPPEDA betul-betul mewujudkan Visi Misi yang mulia ini agar Aceh dapat maju dan bangun serentak secara fisik dan mental seperti masa kejayaan Aceh dahulu,” tambahnya.
Ia juga mempersoalkan jika pembangunan hanya fokus pada fisik saja jika tidak disertai dengan pembangunan mental dan akhlak. “Untuk apa pembangunan fisik infrastruktur maju bertubi tubi dan mendapat perhatian yang luar biasa kalau agama hancur dan hilang dari Aceh” tambah Moharriadi
Menurut keterangan Moharriadi, Komisi G DPR Aceh pernah duduk dengan Badan Dayah membahas KUA PPAS dan sepakat mengusulkan pagu anggaran pada Gubernur dalam hal ini TAPA dan BAPPEDA minimal 250 M lagi untuk Badan Dayah pada tahun 2013.
“Jumlah ini diperkirakan minimal dapat membantu peningkatan kualitas santri, membangun sarana dan pra sarana Dayah, honor Teungku-teungku Dayah yang selama ini siang malam publeut mata ureung Aceh untuk mengajar dan mengenalkan agama,” ungkap moharriadi.
Selanjutnya Moharriadi juga menyebutkan bahwa Tgk. H. Ramli Sulaiman Ketua Komisi G DPR Aceh akan memperjuangkan usulan ini dan akan menyampaikan secara khusus hal ini kepada Gubernur Aceh dan Wali Nanggroe.
“Jangan sampai Pejabat dan Aparatur Pemerintah Aceh tidak bisa menerjemahkan Visi Misi Gubernur Aceh di lapangan,” pungkas Moharriadi.
