Pemerintah Aceh Kembali Usulkan Sejumlah Proyek Strategis Nasional

Plt Gubernur Nova Iriansyah

Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengharapkan kepada pemerintah pusat untuk melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta menambah beberapa PSN lainnya.

Hal demikian disampaikan Nova pada Pembukaan Musrenbang RKPA Tahun 2020, di Banda Aceh, Rabu (10/04).

“Melalui Bapak-Bapak yang mewakili Menteri PPN/Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PUPR, kami mengharapkan dukungan Pemerintah Pusat untuk memasukkan program kegiatan percepatan pembangunan Aceh sebagai Proyek Strategis Nasional (Major Project) dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020- 2024,” ujar Nova di sela-sela sambutan membuka musrembang.

Nova meminta agar Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 dilanjutkan sampai tuntas dan fungsional. Selanjutnya menambah Proyek Strategis Nasional (PSN) baru, yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Dataran Tinggi Gayo Alas (KSPN-DTGA), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pantai Barat Selatan Aceh, Terowongan Geureutee dan Banda Aceh Outer Ringroad (BORR), serta infrastruktur pendukung pelaksanaan PON 2024 di Aceh.

Selanjutnya kata Nova ada beberapa usulan pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota yang mendukung lima prioritas nasional yang sudah diusulkan secara online dalam aplikasi KRISNA-SELARAS antara lain Infrastruktur Pendukung Diluar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe, Pengendalian Banjir Aceh Singkil, Jalan Nasional Geumpang-Pameu, Pengendalian Banjir Kreung Tripa Dan Tamiang, Pengembangan Jaringan Daerah Irigasi Krueng Pase Dan Alue Ubay.

“Melalui forum ini, kami mengajak para Bupati/Walikota untuk seiring sejalan dengan Pemerintah Aceh dalam mengusulkan program kegiatan strategis dan monumental yang akan dibiayai oleh DOKA dan APBA sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan Aceh 2020,” lanjut Nova.

Pada kesempatan itu Nova juga mengingatkan meskipun kinerja indikator makro Aceh menuju arah positif, namun masih ada permasalahan yang harus diselesaikan secara kolaboratif antara Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai upaya akselerasi menuju Aceh Hebat.

Beberapa permasalahan dimaksud antara lain,kata Nova, tingginya ketergantungan ekonomi Aceh terhadap belanja pemerintah, defisit perdagangan antar daerah masih tinggi, realisasi investasi swasta masih terbatas dan industri pengolahan belum berkembang di Aceh.

Hal tersebut di atas kata Nova merupakan salah satu faktor penyebab perlambatan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Aceh.

“Namun demikian, mengingat APBA masih menjadi instrumen utama untuk mendorong pendekatan quadro helix dimaksud, maka kita perlu memberi perhatian lebih fokus terhadap kualitas APBA, sehingga menjadi stimulus dalam percepatan pembangunan Aceh sebagaimana diamanatkan dalam RPJMA 2017-2022,” lanjutnya lagi.