Aceh Keluhkan Kinerja BPJS Kesehatan

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Drs Dermawan, MM menyampaikan sejumlah keluhan dari masyarakat terkait dengan kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terutama dalam hal klaim biaya kesehatan.

“Banyak keluhan dari masyarakat Aceh selama ini terkait dengan klaim biaya kesehatan di BPJS Kesehatan. Padahal, Pemerintah Aceh pada tahun 2016 telah mengasuransikan seluruh masyarakat Aceh dengan membayar premi sebesar Rp540 miliar kepada BPJS Kesehatan,” ujar Dermawan.

Pernyataan ini disampaikan sekda saat melakukan pertemuan dengan rombongan Komisi  IX DPR-RI yang dipimpin Ketua Komisi Dede Yusuf, Kamis (3/11). Pertemuan  di Gedung Serba Guna Kantor Gubernur Aceh itu, turut dihadiri sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

“Jika tidak segera dibenahi, maka ini akan menjadi masalah bagi BPJS Kese­hatan, karena sebelum terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, masyarakat Aceh hanya perlu menunjukkan Kartu Tanda Pen­duduk (KTP) untuk men­dapatkan pela­yanan kesehatan. Namun, setelah berga­bung dengan BPJS, justru menjadi lebih rumit administrasinya,” tegas sekda.

Hal senada juga disampaikan Bupati Aceh Selatan, HT.Sama Indra yang turut hadir pada pertemuan tersebut , seraya meminta BPJS Kesehatan dapat merubah paradigma dan meninggalkan cara-cara kerja lama di masa Askes.

“BPJS Kesehatan harus mening­galkan sistem asuransinya dan lebih mengedepankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. BPJS Kesehatan harus menyadari mereka adalah badan hukum publik, bukan lagi PT Askes yang berorientasi pada keuntungan,” terang Sama Indra.

Bupati menambahkan, pasien Ru­mah Sakit Umum Daerah (RSUD) RS Yuliddin Away Tapaktuan selama ini sering kelebihan kapasitas. Untuk itu,  Sama Indra berharap agar Komisi IX DPR-RI segera mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membangun sarana kesehatan yang lebih refre­sentatif di Aceh Selatan.

“RSUD Yuliddin Away Tapaktuan melayani masyarakat empat kabu­paten/kota, yaitu Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Aceh Singkil, Simeulue, dan Aceh Barat Daya (Ab­dya). Rumah sakit ini haya memiliki 230 bed dan sering kelebihan kapasitas,” katanya.

Untuk mengatasi hal itu, Pemkab Aceh Selatan telah menaikkan status sejumlah puskesmas menjadi pus­kesmas rawat inap. Dari total 24 puskesmas di Aceh Selatan, 17 di antaranya sudah ditingkatkan jadi puskesmas rawat inap.

Permudah Proses Administrasi

Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Aceh, dr Amren Rahim, juga berharap BPJS Kesehatan mempermudah proses ad­ministrasi bagi para pasien gangguan jiwa, yang selama ini dirawat di RSJ, mengingat sebagian besar hidup terlantar.

“Sejak beberapa tahun terakhir, Pemerintah Aceh memiliki program bebas pasung. Selain itu, RSJ juga merawat sejumlah orang yang menga­lami gangguan jiwa dan menggelan­dang. Mereka inikan tidak memiliki KTP maupun data kependudukan lainnya. Untuk itu, kami meminta kemudahan administrasi dari BPJS,” harapnya.

Amren menambahkan, prevalensi penyandang gangguan jiwa di Aceh masih berada di atas rata-rata nasional, yaitu 2,7 dibandingkan  rata-rata nasional 1,7. Selain itu, angka relaps juga masih tinggi. “Kasus yang sering terjadi adalah saat pasien sudah sem­buh dibawa pulang oleh keluarga. Nah ketika obat para pasien sudah habis biasanya saat itulah terjadi relaps,” tambah Amren.

Direktur Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Maya Amiarny Rusady menanggapi masukan dan kritik dari SKPA dan pejabat yang hadir,  menje­laskan, pihaknya sangat berterima-kasih dan akan berusaha terus mem­perbaiki pelayanan kepada masyarakat.

“Terima kasih atas masukannya, ini akan menjadi sarana bagi kami terus memperbaiki diri. Untuk diketahui, tahun lalu klaim rasio masyarakat Aceh pada BPJS Kesehatan mencapai 208 persen, sedangkan tahun ini sudah mencapai 180 persen. Jadi, jauh lebih besar dari premi yang dibayarkan oleh Pemerintah Aceh,” katanya.

Ketua Komisi IX DPR-RI, Dede Yusuf mengungkapkan, pemerintah pusat akan mengalokasikan dana sebesar Rp700 miliar untuk bidang kesehatan kepada Pemerintah Aceh pada tahun anggaran 2017 mendatang. “Kita berharap, dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan pelayanan kese­hatan kepada seluruh masyarakat Aceh,” tandasnya.

ANALISA