Organisasi non pemerintah seperti Palang Merah Indonesia, RAPI, Orari, Pramuka dan Tagana lebih siaga dalam mengahadapi bencana dibandingkan Pemerintah Aceh. Hal itu diakui Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar ketika menerima kunjungan kerja komisi VIII DPR RI ke Kantor Gubernur Aceh, Senin pagi.
Nazar mengatakan Provinsi Aceh merupakan daerah yang super rawan bencana, setelah bencana gempa dan tsunami dahsyat pada 2004 silam, sejumlah bencana lain juga masih kerap melanda Aceh, akhir – akhir ini bencana banjir hampir terjadi diseluruh kabupaten kota di Aceh, untuk itu Nazar berharap pemerintah pusat melalui DPR RI Komisi VIII untuk menambah dana untuk kesiap-siagaan mengahdapi bencana.
“Beberapa mitra kerja kita yang non pemerintah seperti RAPI, Orari, Pramuka, ini sangat penting, karena kadang mereka memang lebih penting dari pemerintah karena lebih siap, karena Aceh ini memang super rawan bencana, setiap hari ada saja bencana, tanah longsor , banjir dan lain – lain,” katanya.
Nazar menambahkan saat ini Aceh memilik 2 unit boy yang ditempatkan di Samudra Hindia untuk pemantauan tsunami untuk itu Nazar meminta pemerintah untuk menambah 3 unit lagi, khusunya di Pantai Barat Aceh.
Sementara itu ketua komisi VIII DPR RI, Ahmad Zainuddin mengatakan sudah menjadi tugas dari komisi VIII untuk memperjuangkan dana siap-siaga bencana, menurutnya idealnya dana untuk siap siaga bencana di Indonesia adalah Rp 20 T, namun mengingat masih terbatasnya anggaran pemerintah Indonesia maka angka tersebut belum bisa dipenuhi.
“Dana BNPB saat ini hanya 600 M, sangat kecil dibandingkan dengan jumlah bencana di Indonesia, kalau banyak bencana seprti ini saya fikir idealnya ya 20 Triliun,” katanya.
Dalam kunjungannya ke Banda Aceh komisi VIII DPR RI menggelar pertemuan dengan mitra dari komisi VIII untuk menyerap aspirasi dari instansi terkait ,yaitu Kementrian Agama, Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Badan Penanggulangan Bencana dan Badan Zakat Nasional. (im)
