Pemilihan secara langsung terhadap Presiden/Wakil Presiden serta kepala daerah berdampak pada sistem pembangunan nasional.
Hal itu dikarenakan setiap kepala daerah, baik itu gubernur, bupati dan walikota mengusung visi-misi masing-masing yang terkadang tidak melihat sistem perencanaan pembangunan nasional.
Hal demikian disampaikan Wakil Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI Ahmad Farhan Hamid, disela-sela kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) “Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional” di Banda Aceh, Kamis (26/05).
Hadir sebagai Narasumber FGD itu antara lain Mantan Kepala Dinas Syariat Islam yang juga Mantan Ketua Muhammadiyah Aceh Prof. Alyasa’ Abubakar dan Akademisi Fakultas Hukum Unsyiah Mawardi Ismail. Turut hadir Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh Muharir Asyari, akademisi , LSM dan media.
Farhan berharap, Lembaga Pengkajian MPR RI mendapatkan masukan penting dari Aceh terkait dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.
Selanjutnya kata Farhan, Lembaga pengkajian MPR RI juga akan mencari masukan lain diluar Aceh sebagai bahan untuk diajukan kepada Majelis terkait perlu tidaknya amandemen Undang-Undang Dasar (UUD).
“Mudah-mudahan dari Aceh ada sesuatu yang bermanfaat, nanti kita himpun dengan masukan dari daerah lain, setelah itu kita serahkan kepda majelis untuk dibuat keputusan apakah perlu atau tidak amandemeden UUD,”lanjutnya.
Upaya itu kata Farhan sebagai salah satu jalan terbaik agar pembangunan nasional membawa dampak bagi masyarakat kearah yang lebih baik dan tidak terjadi pembangunan yang bersifat dadakan dan bertabrakan antara sistem pembangunan nasional dengan sistem di daerah terutama di kabupaten/kota.
“Pada prinsipnya lembaga pengkajian itu mencari masukan dari semua kalangan, dari kampus dan luar kampus tentang gagasan perlunya system penyelenggaraan pembangunan yang komprehensif, dan berwibawa,”ujarnya.
