Menyikapi semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan akhir-akhir ini di Aceh, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan RI menemui DPR Aceh untuk mendiskusikan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan di gedung DPR Aceh, Kamis (22/10).
Rombongan Komnas Perempuan terdiri dari Azriana (Ketua Komnas Perempuan), Nina Nurmila (Komisioner Komnas Perempuan), Dahlia (Komnas Perempuan) dan Nursiti (Balai Syura Ureung Inong Aceh) yang diterima oleh Wakil Ketua DPR Aceh, Teuku Irwan Djohan ST bersama anggota DPRA Komisi VI bidang Kesehatan dan Kesejahteraan, Tarmizi.
Dalam pertemuan tersebut, Komnas Perempuan mengharapkan parlemen Aceh dapat meningkatkan anggaran bagi kegiatan pendataan dan pendokumentasian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, juga penganggaran bagi tersedianya shelter yang dirahasiakan lokasinya sebagai tempat perlindungan, pemulihan dan pendampingan bagi para korban kekerasan di kabupaten/kota serta di ibukota provinsi.
Ketua Komnas Perempuan Azriana berharap DPR Aceh dan Pemerintah Aceh dapat menganggarkan pengadaan kenderaan evakuasi dan mediasi korban kekerasan yang ditempatkan di beberapa kabupaten/kota guna memudahkan para relawan melakukan perlindungan dan pendampingan kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga maupun lingkungan.
Disamping menurutnya, pentingnya meningkatkan pembuatan program kampanye pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat Aceh melalui media massa dan media luar ruangan.
Sementara itu Wakil Ketua DPRA Irwan Djohan mengatakan, DPR Aceh akan meminta BP3A melibatkan LSM untuk menyusun program pencegahan, perlindungan dan penanganan korban kekerasan di Aceh untuk dapat dianggarkan pada APBA 2016 mendatang.
Irwan Djohan juga menyatakan bahwa DPR Aceh sangat serius terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan dan menyetujui agar pendataan dan dokumentasi kasus-kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan ditingkatkan sebagai upaya untuk mengetahui jumlah kasus yang faktual, sehingga dapat diketahui akar permasalahan dan solusi untuk mengatasinya, salah satunya dengan memperkuat dan mendukung peningkatan kapasitas SDM jaringan pemantau di kabupaten/kota seluruh Aceh.
