Mentri Dalam Negeri Tajhyo Kumolo meminta agar penyerapan anggaran desa dan anggaran pemerintah kabupaten /Kota untuk dipercepat sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas.
Selain itu, pemerintah desa diminta meningkatkan koordinasi dengan kecamatan, kabupaten.kota dan provinsi serta Kemendagri untuk mempercepat realisasi anggaran desa.
Hal demikian disampaikan Mentri Dalam Negeri Tajhyo Kumolo pada pembukaan Pekan Inovasi Perkembangan (PIN) Desa I dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) ke XVII di stadion Lhoong Raya Banda Aceh, Kamis (08/10).
Mendagri mengingatkan dana desa bukan untuk aparatur desa maupun kelompok tertentu di desa, melainkan untuk kebutuhan seluruh masyarakat desa. Namun demikian Mendagri mengingatkan seluruh perangkat desa untuk memahami area-area yang dinilai rawan korupsi.
”Kalau ada pemotongan-pemotongan tentu akan dikurangi penerimaan anggaran desa pada tahun depan. Terkait adanya isu KPA mengambil dana desa harus ada bukti dulu, tapi harus diingat bahwa dana desa itu bukan untuk kepala desa tapi untuk masyarakat,”ujarnya.
Pada kesempatan itu Mendagri menyebutkan saat ini masih terdapat sebanyak enam ribuan desa yang tidak ada kantor desanya, ia meminta adanya perhatian pemerintah daerah untuk membangun kantor-kantor desa tersebut, sebagai tempat untuk bermusyawarah dan melayani masayarakat.
Perencanaan Jangka Panjang
Selain itu Mendagri juga mengingatkan para kepala daerah agar melakukan perencanaan jangka panjang untuk jangka waktu 50-100 tahun, bukan untuk 5-10 tahun saja. Oleh karena itu menurut Mendagri, untuk bisa menyusun perencanaan dengan baik harus ada sinergi dengan Dewan baik provinsi maupun kabupaten.
Mendagri juga meminta adanya komunikasi yang baik antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan antar provinsi sehingga pembangunan saling terkoneksi dengan baik.
”Komunikasi ini harus berjalan dengan baik, makanya perangkat desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi harus mampu memetakan daerahnya dengan baik,”pungkasnya.
