Tingginya angka kemiskinan di Aceh salah satunya disebabkan oleh masih rendahnya realisasi anggaran pemerintah baik APBA dan APBN. Data BPS Aceh pada Maret 2015 menunjukkan angka kemiskinan Aceh mencapai 17,08 persen.
Hal demikian diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Abubakar Karim disela-sela konferensi pers profil kemiskinan Aceh, di kantor BPS Aceh, Selasa (15/09).
Abubakar mengakui program-program penanggulangan kemiskinan terus didorong oleh pemerintah Aceh khususnya melalui SKPA-SKPA terkait seperti anggaran pendidikan 20 persen, anggaran kesehatan 10 persen, infrastruktur dan lain-lain termasuk penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.
Namun menurutnya, program-program pemerintah Aceh yang sudah cukup besar itu belum fokus pada orang-orang yang berhak menerimanya.
”Kenapa angka ini naik?karena seperti saya bilang tadi bahwa ekonomi Aceh masih tergantung anggaran pmerintah, nah ketika pada Maret itu APBA baru 6 persen, APBN, dan APBK dibawah itu, maka praktislah berpengaruh pada survey BPS untuk angka kemiskinan,”ujarnya.
Abubakar menyebutkan saat dilakukan survey angka kemiskinan bulan Maret realisasi APBA masih berkisar pada angka enam persen, sedangkan APBN dan APBK berada dibawah itu, hal itu berdampak pada tingginya angka kemskinan Aceh.
Abubakar berharap angka kemiskinan Aceh akan kembali menurun pada survey bulan September 2015 ini, mengingat semakin meningkatnya realisasi APBA yang hingga pertengahan September sudah mencapai angka 41 persen, meskipun angka tersebut masih jauh dibawah realisasi APBA pada bulan September 2014 silam.
