Anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh diminta agar memediasi kelompok bersenjata dengan pemerintah Aceh.
Hal demikian terungkap pada diskusi yang diselenggarakan oleh PW KAMMI Aceh di Aula Kesbangpolinmas Aceh, Sabtu (05/09).
Anggota DPR RI asal Aceh Muhammad Nasir Djamil berharap agar semua kasus-kasus bersenjata di Aceh bisa dituntaskan oleh pihak terkait sebelum tahun 2016, karena pada tahun 2016 Aceh akan memasuki masa-masa menjelang pilkada, hal itu akan berdampak pada pecahnya konsentrasi dari pihak keamanan.
Perwakilan Aceh di Jakarta, diakui Nasir Jamil selama ini ikut memikirkan solusi bagi kelompok-kelompok tersebut, meskipun diakuinya penegakan hukum tetap harus berjalan.
“Secara formal memang belum kita bicarakan dengan kawan-kawan di DPR RI, tapi dalam pertemuan-pertemuan di DPR kita juga bicarakan hal-hal seperti ini, dan apa kontribusi kita sehingga kemudian ikut terlibat besama pemerintah Aceh, apalagi ada pernyataan dari gubernur Aceh Zaini Abdullah agar perwakilan Aceh baik itu DPR RI maupun DPD RI jangan tidur di senayan,”lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Aceh itu.
Nasir Jamil berharap permasalahan tersebut bisa segera diselesaikan dan mendapatkan respon baik dari yang punya otoritas terutama pemerintah Aceh dan Kepolisian daerah Aceh.
Sementara itu Safaruddin dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menilai Din Minimi sebagai korban dari proses reintegrasi. Menurutnya, jika Gubernur Aceh cepat merespon saat awal kemunculan kelompok Din Minimi maka keadaannya tidak seperti saat ini.
“Gubernur seharusnya merespon baik, apalagi mereka ini adalah bagian dari Timsesnya saat suksesi Pilkada lalu, Din Minimi ini hanya minta diperhatikan pemerintah Aceh, itu saja,”ujarnya.
Hadir pemateri lain pada kegiatan itu masing-masing mewakili unsur Pemuda Basri Effendi, Pengamat Politik dan keamanan Aryos Nivada, Wartawan Senior Yarmen Dinamika, serta Humas Polda Aceh Kombes T Saladin.
