Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh Ghazali Abbas Adan menyebutkan banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat Aceh melalui pihaknya yang diteruskan kepada pemerintah pusat.
Sejumlah aspirasi itupun telah dipenuhi oleh pemerintah pusat seperti penambahan anggaran untuk desa.
Pernyataan di itu disampaikan Ghazali Abbas menyikapi pernyataan Gubernur Aceh yang menyatakan anggota DPR dan DPD Asal Aceh jangan tidur di Senayan.
Ghazali menyampaikan, baik secara pribadi maupun kolektif apa yang diminta oleh Gubernur untuk membantu menangani masalah eks kombatan juga sudah dilakukan pihaknya.
“Di antaranya saya sudah mengingatkan pemerintah dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendorong Pemerintah Provinsi Aceh merespon tuntutan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk mengalokasikan tanah pertanian kepada mereka sesuai dengan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) Helsinki,”ujarnya.
Menurut Ghazali, usulan-usulan daerah berkaitan dengan anggaran selalu disampaikan dalam setiap kesempatan karena itu menjadi tupoksinya di Komite IV DPD RI yang membidangi anggaran (APBN), perimbangan keuangan pusat dan daerah, perbankan, pajak, statistik, Koperasi dan UMKM.
“Hanya saja kami melihat Pemerintah Aceh belum begitu profesional dalam mengelola anggaran yang begitu banyak dialokasikan ke Aceh. Ini terbukti dengan seringnya mendapat teguran dari Mendagri berkaitan dengan keterlambatan pengesahan APBA, sehingga berdampak pada banyaknya anggaran sisa (Silpa) setiap tahun,”lanjutnya lagi.
Ghazali menyebutkan pernyataan Zaini Abdullah sangat tidak beralasan dengan mengatakan DPD dan DPR RI asal Aceh tidur di Senayan, dan pernyataan itu sebagai bukti bahwa Gubernur tidak dibahani oleh informasi yang aktual dan terkesan asal bunyi (meuka meujungkat keung).
