Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berharap segala permasalah yang berkaitan dengan pertanahan atau lahan komplek Universitas Teuku Umar (UTU) bisa diselesaikan dengan baik sehingga tidak mengganggu aktifitas belajar mengajar di kampus kebanggan masyarakat pantai Barat-Selatan itu.
Hal demikian dikatakan ketua komisi I DPR Aceh Abdullah Saleh sesaat sebelumnya melakukan pertemuan dengan pihak kampus dan masyarakat disekitar kampus UTU di Aceh Barat yang direncanakan berlangsung Rabu (13/05).
Abdullah Saleh mengatakan pada tahun 2013 silam DPR Aceh sudah menganggarkan Rp. 10 Milyar untuk menyelesaikan konflik pertanahan antara masyarakat dengan pihak kampus, dan baru dieksekusi pada tahun 2014 lalu.
Untuk memastikan tidak ada lagi masalah pertanahan tersebut pihaknya akan turun untuk menjumpai pihak terkait seperti pemerintah kabupaten Aceh Barat, pihak Kampus dan masyarakat sekitar.
”Waktu itu kita berjuang agar tidak ada lagi konflik sehingga proses penegrian lebih lancar sehingga di plot 10 Milyar dan dilaksanakan pada 2014 lalu, apakah sudah tuntas konflik tanah atau belum inilah kita mau turun, nanti kita mau menjumpai pihak terkait,”ujar politisi Partai Aceh itu, Selasa (12/05)
Abdullah Saleh berharap pembebasan tanah di komplek UTU jangan sampai mengganggu aktifitas kampus. Menurutnya jika tidak ada lagi konlik pertanahan, kampus bisa dibangun lebih bagus lagi serta proses belajar mengajar bisa berlangsung lebih baik.
Abdullah Saleh juga berharap adanya dukungan dari masyarakat disekitar kampus terhadap kelangsungan keberadaan kampus dan kelangsungan proses pendidikan di kampus tersebut.
