Seratusan mahasiswa melakukan aksi protes dengan menyegel gedung rektorat Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, karena kesal tidak diberikan kelengkapan seragam kegiatan kuliah kerja nyata (KKN).
“KKN hampir selesai tapi seregam kami belum diberikan, dikemanakan uang kami yang sudah terkumpul untuk melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi mahasiswa yang kita junjung tinggi,” kata salah seorang mahasiswa Munawir di Meulaboh, Kamis.
Dalam aksinya setelah melakukan orasi didepan gedung rektorat mahasiswa mendobrak naik kemudian melakukan penyegelan dengan kayu terhadap pintu gedung Rektor UTU dan Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
Pada 2015, kampus tersebut menempatkan 349 mahasiswa melaksanakan KKN dalam implementasi Tri Dharma perguruan tinggi yang ketiga yakni pengabdian masyarakat di 17 desa dalam Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat.
KKN perdana setelah menyandang status negeri kampus tersebut dilaksanakan sejak 14 Maret-16 April 2015, sebelum melaksanakan KKN mahasiswa setempat dipungut biaya senilai Rp150.000 per jiwa dan seragam harusnya diberikan sebelum kegiatan dimulai.
“Tapi ini sudah tinggal satu pekan lagi seragam belum juga diberikan, kami sangat menyesalkan kampus yang sudah maju tapi managemennya masih berantakan dan tidak konsisten,” tegasnya.
Selain itu seratusan mahasiswa yang terdiri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) ini menuding bahwa buruknya managemen kampus UTU Meulaboh karena banyak akademisi kampus setempat memiliki rangkap jabatan.
Mahasiwa meneriakan, kinerja Wakil Rektor-I merangkap jabatan sebagai Ketua LPPM kampus sehingga dalam kinerjanya dinilai tidak dapat fokus dalam mengemban tugas yang mungkin terlalu banyak.
Aksi yang komandoi oleh 17 koordinator desa (kordes) peserta KKN 2015 ini disambut oleh Wakil Rektor III, meskipun tidak ada jawaban memuaskan namun mahasiswa akhirnya membubarkan diri dan kembali melaksanakan KKN yang belum tuntas di gampong-gampong (desa).
“Pak Rektor tidak ada di kampus, jawaban hari ini sangat tidak kami harapkan karena semua putusan tidak dapat dipegang. Ini kesalahannya pada managemen kampus yang masih banyak rangkap jabatan membuat kinerja akademisi tidak maksimal,” katanya menambahkan.(antara)
