Sebagai ibu kota provinsi Aceh, kota Banda Aceh dinilai sudah sangat sempit dan harus segera dicarikan jalan keluar untuk dilakukan perluasan, oleh karena itu Pemerintah kota Banda Aceh diminta untuk memperkuat lobi-lobi dengan pemerintah kabupaten Aceh Besar agar bersedia untuk menyerahkan sebagian wilayahnya kepada kota Banda Aceh.
Wacana perluasan kota Banda Aceh ini sudah berlangsung cukup lama, namun hingga kini tak kunjung terwujud. Hal demikian disampaikan DR. Amri, staf ahli DPRK Banda Aceh saat memaparkan konsep pemikirannya terkait pemekaran kota Banda Aceh sebagai pusat pemerintah Aceh di DPRK setempat, Senin (23/03).
Amri mengatakan ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi keterbatasan ruang ibu kota pemerintah Aceh ini, antara lain memperkuat kerjasama antara ibukota pemerintah Aceh dan Aceh Besar dalam hal penghasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Misalnya pembangunan pasar induk, terminal, dan TPA. Kemudian membangun infrastruktur perkantoran pemerintahan Aceh di Aceh Besar.
”Harus ada action plan dulu, agar sistematis dan terjadwal dia, agar tidak sekedar wacana, dan harus ada tim task force yang melibatkan berbagai pihak, akademisi, politisi, birokrat dan orang –orang sejarah harus dilibatkan,”ujarnya.
Sementara itu anggota DPRK Banda Aceh Sabri Badrudin berharap agar wacana perluasan ibu kota ini bisa segera terwujud. Namun menurutnya Pemko Banda Aceh harus menjelaskan kepada pihak Aceh Besar, bahwasanya pemekaran ini bukan untuk kepentingan kota Banda Aceh semata. “Sehingga semua pihak merasa nyaman dengan wacana tersebut, selain itu juga perlu dirumuskan keuntungan apa yang didapat kota Banda Aceh dan Aceh Besar dari perluasan ibukota ini,”ujar ketua komisi B DPRK Banda Aceh itu.
Anggota DPRK Banda Aceh lainnya Farid Nyak Umar menyebutkan wacana pemekaran ini sudah bergulir cukup lama namun tidak kunjung terwujud, ia berharap ada solusi konkrit untuk segera menyelesaikan masalah tersebut sehingga tidak sekedar wacana.
“Karena kalau hanya wacana ini sudah lama sekali, tapi sekarang harus lebih konkrit, termasuk masukan-masukan apa yang harus dilakukan oleh Pemko Banda Aceh dan pihak legislatif,” lanjut ketua Komisi D DPRK Banda Aceh ini.
Sekda kota Banda Aceh Bahagia yang hadir pada kegiatan itu mengaku kerjasama antara kota Banda Aceh dengan Aceh Besar sudah berlangsung ckup lama, salah satunya melalui program Basajan (Banda Aceh-Sabang dan Jantho). “Basajan ini kita kerjasama, mulai dari infrastruktur dan pariwisata, dimana kedua daerah ini saling mendukung,”ujarnya.
