Pemerintah dan Perusahaan di Aceh Barat menyusun Draft terkait keterbukaan informasi sektor pertambangan. Dalam penyusuna tersebut juga dihadiri dari unsur, DPRK, masyarakat sekitar tambang serta elemen Sipil. Kegiatan penyusunan Draft tersebut merupakan inisiator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh dan GeRAK Aceh Barat dalam mendorong tata kelola pertambangan yang baik dengan adanya keterbukaan informasi.
Untuk perwakilan Pemerintah diwakili oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, DPKKD dan Bappeda. Sementara itu dari pihak perusahaan dihadiri oleh Perusahaan Mifa Bersaudara dan Perusahaan Agra Budi Jasa Bersama (AJB).
Pemerintah dan Perusahaan sebelumnya sudah sangat berkomitmen untuk terbuka dalam sektor pertambangan khususnya di Aceh Barat. Selain itu, dalam penyusunan Draft tersebut juga membicarakan melalui terkait melalu media apa mempublikasinya.
Sebelumnya melakukan penyusunan yang mendasar, Pemerintah dan Perusahaan terlebih dahulu menyusun ruang lingkup publikasi yang harus dibuka seperti tenaga kerja, pendapatan daerah dan tenaga kerja serta hal lainya yang dianggap perlu dan penting didapatkan oleh masyarakat.
Sementara itu, GeRAK Aceh Barat mengharap kepada Pemerintah Aceh Barat untuk serius dalam menjalankan keterbukaan informasi khususnya sektor pertambangan. Karena dalam draft yang sudah tersusun ini nantinya SKPK yang akan lebih berperan dalam menjalankannya.
“Sia-sia saja apa yang sudah disusun ini apabila tidak ada keseriusan di pihak Pemerintah Aceh Barat dalam menjalankannya, perlu ada peran bersama antara Pemerintah dan Perusahaan dalam menjalankan ini semua,” Kata Koordinator GeRAK Aceh Barat, Baharudin Bahari dalam acara Disk Meeting Penyusunan Draft Komitmen Para Pihak untuk transparansi Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Aceh Barat, Jumat (13/3/2015) di Hotel Meuligoe Aceh Barat.
Selain itu, Baharudin juga menjelaskan dengan adanya keterbukaan informasi baik di Pemerintah maupun Perusahaan bisa menghindari dan mengecilkan konflik yang selama ini terjadi di Aceh Barat.
“Tujuan akhirnya memang untuk menghidari konflik, mungkin selama ini terjadi konflik karena tidak adanya keterbukaan baik di Pemerintah maupun di Perusahaan. Bagi Pemerintah dan Perusahaan merasa sudah terbuka, mungkin informasi yang telah disampaikan tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat,” Harap Baharudi Bahar
