Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mempertanyakan komitmen pemerintah Aceh untuk mengalokasikan anggaran sektor pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang.
Ketua Fraksi Partai Aceh Kausar meragukan pengakuan gubernur Aceh yang mengaku sudah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp. 19,1 persen dan apabila dihitung bedasarkan fungsi penyelenggaraan pendidikan sudah mencapai 20,91 persen.
Kausar meminta Gubernur Aceh untuk mengevaluasi kembali terhadap pengalokasian dana penyelengaraan pendidikan dalam APBA tahun 2015 serta menyertakan dokumen terkait pengakuan gubernur yang telah mengalokasikan anggaran pendidikan yang mencapai 20,91 persen.
“Pengalokasian anggaran pendidikan harus memenuhi seperti yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Sementara itu ketua Fraksi Gerindra-PKS Abdurrahman Ahmad meminta pemerintah Aceh untuk sungguh-sungguh melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh.
Abdurrahman menyebutkan salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Aceh disebabkan oleh rendahnya mutu guru, menurutnya jumlah guru yang sudah dilatih pada tahun 2014 sebanyak 23.641 orang atau baru 19 persen. Pihaknya berharap pemerintah Ache benar-benar serius mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen untuk mendongkrak kualitas pendidikan.
“Pemerintah Aceh harus sungguh-sungguh dan serius dalam melakukan upaya-upaya yang komprehensif untuk meningkatkan mutu pendidikan,” lanjutnya.
Sementara itu Ketua Fraksi Partai golkar Aminuddin meminta agar dana pendidikan lebih mengutamakan mutu guru dan pembinaan akhlak murid. Selain itu Fraksi golkar juga mendesak pemerintah Aceh untuk segera mengevaluasi mutu pendidikan Aceh sehingga adanya korelasi berbanding lurus antara jumlah dana pendidikan 20 persen dengan peningkatan mutu pendidikan.
“Mutu guru dan akhlak murid harus diutamakan dan mendapatkan anggaran yang lebih besar, bukan justru untuk birokrasi di dinas pendidikan,” ujarnya.
