Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengusulkan pemerintah melakukan penanganan bencana alam secara permanen guna menekan jatuhnya korban dan kerugian yang dialami masyarakat.
“Saya pikir butuh penanganan permanen. Selain itu juga harus ada penanggulangan bencana secara komprehensif. Atau istilah lain pembangunan Aceh harus berwawasan penanggulangan bencana,” kata anggota DPRA Abdullah Saleh di Meulaboh, Senin.
Menurut politisi Partai Aceh (PA) ini, untuk mencegah terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, juga perlu dilakukan koordinasi terpadu lintas sektoral.
Sebagian wilayah Aceh rentan dilanda bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran lahan gambut. Bahkan gempa bumi yang berisiko tinggi bagi masyarakat apabila tidak ada upaya pencegahan sejak dini dari Pemerintah Aceh.
Menurut Abdullah Saleh, selama ini peran Tim Reaksi Cepat (TRC) yang sudah terbentuk bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum bekerja seperti diharapkan. Malah terkesan “acuh tak acuh” saat bencana alam datang.
“Seperti pengalaman bencana alam baru-baru ini. BPBD di barat selatan terkesan acuh tak acuh. Mereka masih menanti bantuan dari pemerintah provinsi. Seharusnya mereka garda terdepan jika terjadi bencana,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan, penanganan berbentuk permanen belum diprogramkan oleh Pemerintah Aceh secara khusus. Sebab, hal tersebut melibatkan secara terpadu berbagai pihak. Pemerintah Aceh masih mengadopsi penanganan secara preventif atau hanya berupa pencegahan dan penanggulangan.
Pemerintah Aceh, kata dia, sudah memiliki program kerja dalam penanggulangan bencana alam secara berkelanjutan, seperti membuat analisis dampak lingkungan untuk setiap kebijakan dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam secara ramah lingkungan.
“Secara permanen belum ada. Tapi program pencegahan sudah, seperti melihat aspek pengelolaan SDA dan analisa dampak lingkungan. Karena itu, kami mengusulkan program mitigasi dan penanganan bencana ini harus Permana,” kata Abdullah Saleh.(antara)
