Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), secara resmi melantik dan mengambil sumpah M Nasir sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh definitif. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Anjong Mon Mata, kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, pada Jumat 15/8, dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting daerah.
Dalam sambutannya Mualem menyampaikan keyakinan penuh terhadap kapasitas dan komitmen M Nasir dalam menjalankan amanah. “Saya yakin dan percaya saudara mampu mengemban amanah ini dengan baik. Saya sudah mengenal beliau sejak lama, bahkan sejak kami sama-sama di KONI. Alhamdulillah, berkat kerja keras bersama, prestasi Aceh di PON terus membaik setiap kali digelar,” ujarnya. Gubernur juga menekankan pentingnya integritas, dedikasi, dan pelayanan publik yang efektif sebagai landasan tugas Sekda.
Mualem memaparkan sejumlah agenda strategis yang menjadi prioritas M Nasir, antara lain percepatan realisasi APBA, memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat, percepatan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025–2029 melalui koordinasi dengan DPRA, penyusunan dan penetapan RKPA 2026, serta pelaksanaan APBA Perubahan 2025. Ia juga meminta Sekda mengawal revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) agar selaras dengan kekhususan Aceh, serta mendorong reformasi birokrasi yang lebih sederhana, cepat, transparan, dan efisien.
Pelantikan ini dihadiri oleh Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-haytar, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Ketua DPRA Zulfadli, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Niko Fahrizal, Ketua TP PKK Aceh Marlina Usman, Ketua Staf Ahli TP PKK Aceh Mukarramah, para Kepala SKPA, serta tamu undangan lainnya.
Sebelum menjabat sebagai Sekda definitif, M Nasir telah dipercaya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Aceh. Ia juga pernah menduduki jabatan strategis, seperti Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, serta Asisten Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Aceh.
Pelantikan ini menandai dimulainya masa tugas M Nasir untuk mengawal berbagai kebijakan strategis Pemerintah Aceh demi mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
