Dua dekade telah berlalu sejak perdamaian Aceh terwujud melalui penandatanganan MoU Helsinki. Ketua DPR Aceh Zulfadhli menegaskan bahwa momen peringatan 20 tahun ini bukan sekadar mengenang masa lalu, melainkan pijakan penting untuk menatap masa depan dan mewujudkan Aceh yang lebih sejahtera.
“Peringatan 20 tahun MoU Helsinki bukan semata tentang masa lalu. Ini soal masa depan Aceh, tentang bagaimana kita membangun berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat,” ujar Zulfadhli, Kamis (14/8/2025).
Pria yang akrab disapa Abang Samalanga ini menyebut, selama dua puluh tahun perjalanan damai, Aceh telah mencatat banyak kemajuan di berbagai sektor seperti infrastruktur, sosial, pendidikan, keagamaan, dan ekonomi. Kondisi ini dinilai jauh lebih baik dibandingkan masa sebelum perdamaian.
Zulfadhli menekankan keberhasilan tersebut perlu dijaga melalui partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, capaian yang ada tidak hanya bertahan, tetapi juga terus meningkat.
Saat ini, lanjutnya, Pemerintah Aceh bersama DPRA dan berbagai pihak terkait tengah mendorong revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Langkah ini dianggap penting untuk memperkuat fondasi perdamaian dan memastikan keberlanjutan program pembangunan.
Zulfadhli menilai revisi UUPA juga menjadi kunci agar dana otonomi khusus (otsus) dapat diperpanjang, sehingga pembangunan di Aceh dapat terus dilanjutkan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Semoga usia perdamaian Aceh terus abadi sepanjang hayat. Masa lalu harus menjadi pengingat untuk menghindari potensi konflik di masa depan. Mari bersama membangun Aceh yang lebih sejahtera dan berkeadilan,” tutupnya.
