Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Aceh terus memperkuat peranannya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong digitalisasi demi meningkatkan daya saing daerah. Dalam acara Bincang Bareng Media (BBM) pada 17 Februari 2025, Kepala KPwBI Aceh, Agus Chusaini, memaparkan kondisi perekonomian global dan nasional, serta strategi Aceh dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pada tahun 2025, perekonomian Indonesia menghadapi berbagai tantangan eksternal, seperti tensi geopolitik, pelemahan ekonomi Tiongkok, penguatan mata uang AS, serta suku bunga tinggi di negara maju. Untuk itu, strategi domestik difokuskan pada stabilitas makroekonomi, penguatan sektor riil, pendalaman pasar keuangan, dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran.
Perekonomian Aceh menunjukkan kinerja positif pada 2024 dengan pertumbuhan 4,66% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 2023 yang tumbuh 4,23% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai event besar seperti Pemilu dan Pilkada 2024 serta PON Aceh-Sumut 2024, yang menggerakkan sektor transportasi, akomodasi, makanan minuman, serta administrasi pemerintahan. Tahun 2025, ekonomi Aceh diperkirakan tetap tumbuh positif meski sedikit melambat akibat terbatasnya PSN baru dan efisiensi anggaran. Namun, optimisme tetap terjaga dengan penguatan sektor pertanian melalui optimalisasi lahan rawa dan cetak sawah rakyat, serta stabilnya kinerja ekspor Aceh.
Dari sisi stabilitas keuangan, pembiayaan berdasarkan lokasi proyek pada Triwulan IV 2024 mencapai Rp51,64 triliun, tumbuh 3,49% (yoy). Financing to Deposit Ratio (FDR) berada di 113,10%, menandakan tingginya aktivitas pembiayaan dibandingkan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terhimpun di Aceh. Stabilitas ini didukung oleh rendahnya Non-Performing Financing (NPF) sebesar 2,34%.
Digitalisasi sistem pembayaran di Aceh juga menunjukkan hasil positif, dengan 658.721 pengguna QRIS terdaftar, 178.926 merchant menggunakan QRIS, dan 17,03 juta transaksi senilai Rp2,09 triliun hingga Desember 2024. Bank Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk mempercepat digitalisasi ekonomi dan meningkatkan inklusi keuangan.
Inflasi Aceh pada Januari 2025 tetap terkendali di angka 1,61% (yoy), turun dari bulan sebelumnya yang mencapai 2,17% (yoy). Penurunan ini didorong oleh kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA hingga 2.200 VA selama Januari dan Februari 2025.
Untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, Bank Indonesia menerapkan strategi 4K: keterjangkauan harga melalui pasar murah, ketersediaan pasokan dengan peningkatan produksi dan distribusi pangan, kelancaran distribusi melalui kerja sama antar daerah, serta komunikasi efektif dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan pasokan dan harga barang, terutama menjelang Ramadhan 2025.
Menghadapi bulan puasa Ramadhan, Bank Indonesia Aceh memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui evaluasi TPID, koordinasi dengan pemerintah daerah, serta pemantauan harga secara berkala. Komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga, seperti daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabai merah, bawang merah, dan bawang putih, menjadi perhatian utama. Bank Indonesia juga mengedukasi masyarakat melalui kampanye “Belanja Bijak untuk Ramadhan yang Lebih Berkah,” yang mengajak masyarakat berbelanja secara bijak, membandingkan harga, memilih alternatif yang terjangkau, dan menghindari penimbunan.
