Memasuki masa tenang dan menjelang hari pemilihan tanggal 27 November, masyarakat Banda Aceh diminta untuk waspada terhadap praktik money politics atau politik uang yang dapat mencederai proses demokrasi.
Politik uang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam nilai-nilai keadilan dan transparansi dalam pemilihan.
Anggota DPR RI asal Aceh M Nasir Djamil dalam keterangannya hari ini (25/11/2024), menegaskan bahwa politik uang adalah bentuk manipulasi yang melemahkan integritas pemilu.
“Kita harus melawan praktik ini bersama-sama. Masyarakat perlu berani melaporkan jika menemukan indikasi politik uang,” ujar Nasir Djamil.
Nasir Djamil meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) Banda Aceh untuk meningkatkan kinerja dalam mengawasi setiap tahapan pemilu, khususnya selama masa tenang hingga hari pemungutan suara.
Ia menekankan pentingnya langkah-langkah pencegahan, seperti sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk politik uang, serta penindakan tegas terhadap pelanggaran.
“Kami berharap Panwaslih bertindak proaktif dan tidak hanya menunggu laporan masyarakat. Koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan harus diperkuat untuk memastikan setiap pelaku dapat dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku,” tambahnya.
Nasir Djamil menyesalkan laporan-laporan dari masyarakat tidak mendapatkan respon yang memadai dari Panwaslih Banda Aceh. Salah seorang warga kota yang melaporkan langsung via WhatsApp ke salah seorang anggota Panwaslih Banda Aceh tentang aktifitas yang terindikasi adanya praktik money politics tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari anggota Panwaslih tersebut.
Nasir Djamil mengingatkan bahwa Panwaslih Banda Aceh mendapat dana hibah APBK 2024 sebesar Rp. 5.2 milyar untuk bekerja secara maksimal.
“Masyarakat Banda Aceh diharapkan bersatu dalam menciptakan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Bersama-sama, praktik politik uang dapat dilawan demi masa depan demokrasi yang lebih baik”, tambah Nasir Djamil.
