Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota di Aceh dalam dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan.
Pada tahun 2012 hanya ada lima daerah di aceh yang akuntabel, meningkat menjadi tujuh daerah di tahun 2013.
Hal demikian dikatakan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Azwar Abubakar pada lokakarya peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik, Senin (17/02/2014) di anjong Mon Mata Banda Aceh.
Azwar meminta bupati/walikota di Aceh untuk menyusun laporan keuangan yang dilengkapi dengan laporan kinerja, selain itu Azwar mendorong agar Gubernur, bupati dan walikota se Aceh untuk melakukan inovasi pelayanan publik setidaknya satu inovasi baru setiap tahunnya. Azwar menyebutkan peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan wujud dari program percepatan reformasi birokrasi.
“Program one agency one innovation harus jalan paling tidak setahun minimal satu inovasi baru”ujarnya.
Sementara itu Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan bedasarkan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kinerja Pemerintah Aceh mengalami kemajuan. Pada tahun 2012 tingkat akuntabilitas pemerintahan Aceh mendapatkan nilai 50,19, naik menjadi 53,27 poin pada tahun 2013 dengan predikat rating “CC” yang artinya cukup memadai.
“Ini berarti ada kenaikan sebesar 3,08 poin dari tahun sebelumnya”lanjutnya.
Namun demikian gubernur mengaku belum puas dengan capaian saat ini, Apalagi nilai “CC” itu artinya perlu adanya perbaikan di beberapa bidang.
“Karena itu, dibutuhkan pembinaan dan pengarahan di berbagai lembaga, sehingga pada tahun depan, capaian akuntabilitas Pemerintah Aceh dapat lebih baik lagi”imbuhnya.
Gubernur mengatakan Dalam rangka mendorong akuntabilitas Pemerintahan dan pelayanan publik, ada beberapa langkah yang perlu segera dilakukan antara lain Perlunya peningkatan sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan publik. Monitoring bisa dilakukan secara internal maupun eksternal.
Kemudian Perlunya data tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan menetapkan kebijakan pelayanan ke depan.
“Memberikan penghargaan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berprestasi dan kreatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”pungkasnya.
