Gubernur Aceh Zaini Abdullah kembali melakukan mutasi terhadap sejumlah kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), setidaknya 8 Kepala SKPA dilantik dan 8 lainnya dibangkupanjangkan.
Kedelapan kepala SKPA yang dilantik tersebut masing-masing, Azhari yang sebelumnya menjabat sebagai kepala dinas Keuangan dilantik sebagai Asisten Keistimewaan Aceh , Pembangunan dan Ekonomi sekretariat daerah Aceh menggantikan Sayed Mustafa, sedangkan sebagai kepala dinas Keuangan dilantik Jamaluddin. Selanjutnya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Adami Umar dibangkupanjangkan dan dilantik Reza Fahlevi sebagai pengganti, Reza sebelumnya menjabat sebagai Kadisbudpar Kota Banda Aceh.
Kemudian Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh dilantik Mulyadi menggantikan Roeslan Abdulgani, selanjutnya kepala dinas Sosial Abubakar dilantik menjadi kepala Badan Dayah, sedangkan Bukhari yang menjabat sebagai Kadispora dilantik sebagai kadis Sosial. Sementara untuk kadispora untuk sementara dibiarkan lowong, hal yang sama terjadi terahdap Kepala biro Humas pemerintah Aceh Nurdin F Joes yang dibangkupanjangkan namun posisi jabatan kepala biro dibiarkan kosong.
Selanjutnya kepala dinas perkebunan Aceh dilantik Teku Thurmuzi menggantikan Said Sahifan, kemudian kepala sekretariat MPD Aceh dilantik M. Nasir Basyah menggantikan Rusmiady.
Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam amanahnya yang dibacakan Sekda Aceh Dermawan mengingatkan pejabat yang baru dilantik untuk menghindari perbuatan tercela yang dapat merusak wibawa pemerintah Aceh seperti tindak pidana korupsi dan perbuatan asusila lainnya. Selain itu gubernur berharap pejabat yang baru dilantik bisa menjadi tulang punggung bagi jalannya visi-misi pemerintah Aceh.
“Oleh karena itu semuanya dituntut untuk membuat program yang inovatif, yang diyakini bisa menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat Aceh”ujarnya.
Pada kesemptan itu Dermawan mengingatkan kepala-kepala SKPA yang baru dilantik untuk mewujudkan visi-misi pemerintah Aceh yang terdiri dari 10 program prioritas dengan tiga sasaran utama yaitu, menciptakan Aceh yang aman, demokratis, dan damai yang didukung dnegan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, kemudian mewujudkan ekonomi Aceh yang berdaya saing dan pro-rakyat, selanjutnya meningkatkan SDM, kesejahtraan rakyat dan memperkuat implementasi syariat Islam dalam kehidupan masyarakat.
“Untuk mewujudkan itu pemerintah Aceh membutuhkan tim yang kuat, padu, cerdas dan cekatan, yang kreatif dalam menjalankan program pembangunan”lanjutnya.
