Pemerintah kota Banda Aceh mengaku kesulitan mencari pegawai untuk ditempatkan sebagai pejabat eselon II atau pejabat setingkat Kepala Satuan Kerja Pemerintah Kota (SKPK), hal itu dikarenakan sedikit sekali pegawai di kota Banda Aceh yang memiliki kompetensi.
Hal demikian diungkapkan walikota Banda Aceh Mawardi Nurdin pada HUT Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) kota Banda Aceh, Selasa (24/12/2013).
Mawardi menyebutkan rekrutmen pegawai di jajaran kota Banda Aceh sebelumnya banyak yang tidak sesuai dengan bidangnya, bahkan tidak sedikit pegawai di kota Banda Aceh yang hanya berpendidikan SMA. Menurut Mawardi hal itu terjadi karena imbas asal terima pegawai yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya.
“Kita kesulitan mencari orang untuk kita tempatkan sebagai kepala-kepala dinas, karena kompetensinya tidak cukup memadai”ujarnya lagi.
Sementara itu kepala BKPP Kota Banda Aceh M. Nasri Ilyas mengatakan pihaknya masih terus melakukan pembinaan dan seleksi terhadap pegawai-pegawai yang punya kompetensi untuk ditempatkan sebagai pejabat eselon II.
“Dengan adanya maping kita akan tau siapa yang berpotensi jadi eselon II karena kalau kita paksakan maka hasilnya akan kurang baik, karena sekarang masalahnya semua SKPD juga maunya pegawai bagus kalau ada yang kurang disiplin semua minta dipindahkan”lanjutnya.
Nasir menambahkan pemerintah kota Banda Aceh sudah enam tahun tidak menerima pegawai, hal itu dilakukan untuk adanya pemerataan PNS dan menyeimbangkan APBD untuk biaya aparatur dengan belanja publik, menurutnya biaya aparatur di Banda Aceh masih diatas 50 persen sehingga MenPAN tidak memberikan formasi CPNS bagi kota Banda Aceh, “Kondisi ini mungkin masih akan berlangsung hingga dua tahun kedepan, penerimaan PNS baru bisa dilakukan jika kondisi keuangan sudah berimbang dan stabil”ujarnya.
Nasir menyebutkan saat ini pemerintah kota Banda Aceh kelebihan sekitar 900 orang PNS, khususnya untuk guru, “Dari 6.077 orang PNS dijajaran pemko Banda Aceh 60 persen diantaranya adalah tenaga guru”pungkasnya.
