Pemerintah kota Banda Aceh mengakui tidak mungkin memberantas penyakit demam berdarah dengue (DBD) hingga Nol kasus.
Hal demikian dikatakan Walikota Banda Aceh Mawardi Nurdin saat membuka kegiatan seminar dan workshop model manajemen DBD pada wilayah ekosistem perkotaan baru pemukiman pasca tsunami, Kamis (02/01) pagi.
Mawardi mengatakan pemerintah kota Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kasus DBD, seperti operasi Jementik, Semprot Abate dan membentuk keluarga-keluarga anti jentik, namun upaya-upaya tersebut dirasakan belum efektif, hal itu terlihat dengan masih terus meningkatnya kasus DBD di Banda Aceh. Meskipun demikian Pemko Banda Aceh terus meningkatkan anggaran untuk memberantas DBD di Banda Aceh. menurut Mawardi untuk memberantas DBD diperlukan partisipasi dan kesadaran dari masyarakat.
“daerah kita ini kan daerah rendah dan mudah tergenang, nah kesadaran masyarakat juga tidak sepenuhnya, karena DBD ini hidup dilingkungan kita, termasuk kamar tidur kita, sulit juga kami kalau harus masuk kekamar-kamar masyarakat, kadang air berminggu di bak tidak dikuras”lanjutnya.
Mawardi menambahkan pemerintah kota Banda Aceh terus melakukan upaya untuk mengurangi DBD terutama untuk menghilangkan stigma Banda Aceh sebagai daerah DBD di provinsi Aceh, seperti mendatangkan ahli-ahli kesehatan dari Universitas Indonesia untuk melihat apa saja penyebab tingginya DBD di Banda Aceh, hasil kajian tersebut akan dijadikan pedoman untuk menangani DBD di Banda Aceh sehingga persoalan DBD bisa segera dituntaskan.
Lebih lanjut Mawardi mengatakan untuk menghilangkan DBD sama sekali nyaris tidak mungkin dilakukan, namun pihaknya berupaya agar kasus DBD tidak lebih dari 60 kasus per 100.000 penduduk.
Sementara itu bedasarkan data pada dinas kesehatan Banda Aceh pada tahun 2012 jumlah penderita DBD di kota Banda Aceh mencapai 508 orang, naik drastis bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang jumlahnya mencapai 379 kasus. Sedangkan untuk tahun 2013 hingga bulan Maret sudah ditemukan 130 kasus lebih.
