Tim Anggaran Diminta Tidak Anaktirikan Baitul Mal

Fraksi PKS DPR Kota Banda Aceh meminta kepada Pemko Banda Aceh, khususnya Tim Anggaran Pemerintah kota Banda Aceh agar tidak menganaktirikan Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Pasalnya fraksi PKS menemukan sejumlah indikasi kurangnya keberpihakan tim anggaran kota Banda Aceh kepada Baitul Mal. Tim anggaran terkesan belum menempatkan Baitul Mal sebagai lembaga yang strategis, padahal selama ini peran baitul Mal sangat besar untuk pemberdayaan masyarakat kota Banda Aceh.

Hal demikian disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh Irwansyah, ST saat menyampaikan pandangan akhir Fraksi PKS terhadap Rancangan qanun Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Banda Aceh, dalam rapat paripurna di DPRK setempat, Rabu (29/11/2017).

Irwansyah mengakui, dari kunjungan lapangan, pihaknya menemukan adanya kondisi ruangan kerja dan ruangan pelayanan yang tidak representatif, bahkan di kantor Baitul Mal balum terdapat tempat pelayanan khusus. Selain itu ada juga tenaga pegawai dan kontrak yang bahkan tidak punya kursi dan meja kerja saat berada di kantor, kondisi tersebut sangat memprihatinkan kita semua.

Selain itu, kata Irwansyah, Baitul Mal kota Banda Aceh juga punya tenaga penyuluh lapangan, yang menjadi unjung tombak Baitul Mal untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingya  mengeluarkan zakat, infak dan shadakah.

“Tenaga penyuluh juga sebagai ujung tombak untuk menjemput zakat bagi warga yang sibuk,  sehingga tenaga penyuluh inilah yang menjadikan baitul mal kota semakin baik. Tapi sayangnya mereka ini tidak ditunjang oleh dana-dana operasional seperti layaknya di dinas lain,”ujar Irwansyah.

Selain itu diakui Irwansyah, pihaknya menemukan fakta bahwa gaji yang diterima oleh Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh beserta kabid-kabidnya masih jauh dibawah Kepala baitul Mal di Kabupaten /Kota lainnya di Aceh, padahal kalau dilihat dari tingkat pencapaian ZIS nya, Banda Aceh jauh diatas daerah lain, bahkan yang tertinggi di provinsi Aceh serta nomor tiga penyumbang PAD terbesar untuk kota Banda Aceh setelah RSU Meuraksa dan BPKAD.

“Oleh karenanya kami berharap agar saudara walikota bisa segera menegur atau memberikan masukan kepada tim anggarannya untuk bisa serius memperhatikan Baitul Mal kota Banda Aceh yang selama ini sudah banyak berkontribusi untuk kota ini.

Apalagi kata Irwansyah, jangkauan Baitul Mal kota sudah mencapai lebih dari 10 ribu warga Banda Aceh yang menerima manfaat dari semua program Baitul Mal, sehingga termasuk sangat membantu tercapainya visi-misi walikota Banda Aceh yang baru dalam hal meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berita Terkait

Berita Terkini

Google ads