BI Aceh Fokus Percepat Pemulihan Ekonomi dan Kendalikan Inflasi Pasca Bencana

Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan ekonomi serta menjaga stabilitas harga pasca bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada akhir 2025.

Bencana yang terjadi di 18 kabupaten/kota tersebut berdampak langsung pada aktivitas masyarakat, lahan pertanian, jalur distribusi, dan fasilitas umum, sehingga memberikan tekanan terhadap perekonomian daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, menjelaskan bahwa tekanan pascabencana tercermin pada inflasi Aceh yang meningkat hingga 6,71 persen (year on year) pada Desember 2025. Kenaikan ini dipicu oleh terganggunya jalur distribusi dan menurunnya produksi sejumlah komoditas strategis, khususnya kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Komoditas seperti beras, cabai merah, ikan tongkol, serta emas perhiasan menjadi penyumbang utama inflasi, ditambah kenaikan harga energi di sejumlah wilayah akibat terputusnya akses jalan dan jembatan.

Meski demikian, Agus menyampaikan bahwa tekanan inflasi tersebut diperkirakan bersifat sementara. Seiring dengan normalisasi pascabencana dan mulai pulihnya jalur distribusi, inflasi Aceh diproyeksikan menurun pada Januari 2026.

Untuk menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia Aceh bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendorong penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), akselerasi Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), serta pelaksanaan pasar murah di wilayah terdampak.

Sepanjang Desember 2025, langkah stabilisasi dilakukan melalui distribusi pangan strategis seperti telur dan minyak goreng dalam jumlah signifikan. Penyaluran FDP tersebut terbukti membantu menjaga ketersediaan pasokan dan menahan laju kenaikan harga, meskipun pasokan sempat tertekan akibat gangguan logistik. Di sisi lain, Bank Indonesia juga memastikan ketersediaan uang Rupiah dan kelancaran sistem pembayaran di daerah terdampak bencana, guna menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, perekonomian Aceh sepanjang 2025 diperkirakan tumbuh pada kisaran 3,50 hingga 4,40 persen (year on year). Capaian ini sedikit lebih rendah dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya, seiring menurunnya kinerja sektor pertanian dan perdagangan, serta melemahnya konsumsi rumah tangga dan ekspor akibat bencana. Namun, dengan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, perekonomian Aceh pada 2026 diproyeksikan tumbuh lebih kuat pada kisaran 3,60 hingga 4,50 persen.

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor Aceh hingga November 2025 masih terjaga, terutama didorong oleh ekspor batubara dan kopi ke sejumlah negara tujuan utama. Sementara itu, impor Aceh masih didominasi oleh migas dan pupuk. Di sektor keuangan, pembiayaan perbankan di Aceh tetap tumbuh meskipun mengalami perlambatan, dengan tingkat risiko yang masih terkendali. Bank Indonesia juga mendorong perbankan untuk memberikan keringanan atau relaksasi pembayaran kredit bagi masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak bencana.

Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh akan terus memperkuat bauran kebijakan dan sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah guna menjaga stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, serta memastikan kelancaran sistem pembayaran dan pembiayaan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi Aceh secara berkelanjutan pasca bencana.

Berita Terkait

Berita Terkini

Google ads