Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dari berbagai cabang di Pulau Sumatera mendesak pemerintah pusat menetapkan status Bencana Nasional atas banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam pernyataan resmi bersama, para pengurus ISEI menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap dampak bencana yang tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi kawasan dan nasional. ISEI menilai skala kerusakan yang meluas dan lintas provinsi membutuhkan penanganan terpadu di bawah komando pemerintah pusat.
ISEI mengingatkan bahwa Sumatera memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 22–23 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Kerusakan infrastruktur, terganggunya rantai pasok, serta lumpuhnya aktivitas ekonomi masyarakat akibat bencana dinilai berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan angka kemiskinan, dan memicu inflasi.
Ketua ISEI Cabang Medan, Dr. Paidi, SE., M.Si., yang mewakili pimpinan ISEI se-Sumatera, menyatakan bahwa bencana tersebut telah merusak berbagai infrastruktur strategis dan melumpuhkan aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah. Berdasarkan data yang dihimpun ISEI, lebih dari 1.265 orang dilaporkan meninggal dunia akibat banjir bandang dan tanah longsor tersebut.
Selain dampak jangka pendek, ISEI juga menyoroti posisi Sumatera dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 sebagai salah satu mata rantai utama pengembangan bioindustri dan kemaritiman nasional. Menurut ISEI, kerusakan ekologi dan infrastruktur akibat bencana harus menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola lahan, terutama kawasan hutan dan daerah aliran sungai.
“Skala bencana yang lintas provinsi dan berdampak sistemik menunjukkan bahwa penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial maupun sektoral,” ujar Paidi dalam pernyataannya, Jumat (5/12/2025).
Pernyataan sikap ini ditandatangani bersama oleh Ketua ISEI Cabang Banda Aceh Prof. Aliasuddin, Ketua ISEI Jambi Prof. Shofia Amin, Ketua ISEI Bengkulu Dr. Yefriza, Ketua ISEI Padang Endrizal Ridwan, PhD, Ketua ISEI Palembang Prof. Azwardi, Ketua ISEI Pekanbaru Herman Boedoyo, SE, Ketua ISEI Bangka Belitung Dr. Reniati, Ketua ISEI Batam Dr. Suyono Saputro, serta Ketua ISEI Lampung Dr. Usep Syaipudin, bersama pengurus ISEI Medan Drs. Coki Ahmad Syahwier, MP.
Atas dasar tersebut, ISEI cabang-cabang se-Sumatera secara resmi meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut sebagai Bencana Nasional, guna memastikan penanganan darurat, pemulihan ekonomi, dan perlindungan masyarakat dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Kredit Foto: Katahati Institute
