Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 60 juta per unit untuk pembangunan rumah pengganti bagi para pengungsi yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Persetujuan itu disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana yang digelar di Aceh Besar, Minggu (7/12/2025) malam.
Dalam laporan kepada Presiden, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyebutkan bahwa jumlah rumah masyarakat yang rusak mencapai 37.546 unit, termasuk kategori rusak berat, hanyut, rusak sedang, dan rusak ringan. Data ini masih bersifat sementara karena proses verifikasi terus dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
BNPB mengusulkan agar pembangunan hunian sementara (huntara) dikerjakan oleh personel TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas penanggulangan bencana, sementara pembangunan hunian tetap (huntap) diserahkan kepada Kementerian PUPR. Adapun perbaikan rumah warga yang rusak ringan hingga sedang akan ditangani langsung oleh Satgas BNPB tanpa relokasi.
Dalam laporannya, Suharyanto mengajukan usulan paket bantuan Rp 60 juta per unit untuk pembangunan hunian tetap. Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo mempertanyakan kecukupan nilai bantuan itu. “Ini hunian tetap, anggarannya Rp 60 juta cukup?” tanya Presiden.
“Selama ini cukup, Pak. Tapi kalau Bapak Presiden berkenan menambahkan, kami tentu lebih senang,” jawab Suharyanto.
Suharyanto menegaskan bahwa bantuan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai untuk menghindari potensi penyalahgunaan. Namun masyarakat diperbolehkan menambah biaya dari dana pribadi atau bantuan keluarga jika ingin memperluas bangunan.
Selain hunian tetap, pemerintah juga menetapkan anggaran Rp 30 juta per unit untuk pembangunan hunian sementara. Huntara tersebut direncanakan memiliki luas 36 meter persegi dan dilengkapi kamar, fasilitas MCK, serta ruang tambahan lainnya.
