Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadhli menuntut PT PLN (Persero) bertanggung jawab penuh atas pemadaman listrik berkepanjangan yang melanda sejumlah wilayah di Aceh sejak Senin malam hingga Selasa siang. Zulfadhli menilai blackout yang berlangsung lebih dari 12 jam itu telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.
“Pemadaman sudah terjadi lebih dari 12 jam di beberapa daerah, tetapi PLN tidak memberi penjelasan terbuka terkait kondisi yang terjadi,” ujar Zulfadhli dalam keterangan tertulisnya.
Menurutnya gangguan listrik tersebut mengakibatkan aktivitas perkantoran lumpuh, pelaku UMKM mengalami kerugian, hingga pelayanan kesehatan di rumah sakit ikut terganggu. Selain itu, banyak masyarakat melaporkan kerusakan peralatan elektronik akibat pemadaman mendadak.
“Kondisi ini harus menjadi tanggung jawab PLN. Tidak cukup hanya meminta maaf, mereka harus memberi solusi nyata,” tegasnya.
Zulfadhli mendesak PLN segera memberikan penjelasan transparan kepada publik, menyusun jadwal pemeliharaan yang terencana serta disosialisasikan kepada masyarakat, dan menyiapkan skema kompensasi apabila terbukti ada kerugian akibat kelalaian.
Zulfadhli menambahkan DPR Aceh dalam waktu dekat akan memanggil manajemen PLN wilayah Aceh untuk memberikan klarifikasi resmi.
“Pemadaman atau blackout ini sudah berulang kali terjadi. PLN seolah tidak memiliki rencana cadangan, dan ini jelas tidak bisa dibiarkan,” pungkasnya.
