Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh terus memperkuat peran strategisnya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi. Bank Indonesia menyampaikan perkembangan terkini perekonomian Aceh, dinamika inflasi, serta arah bauran kebijakan yang sinergis bersama Pemerintah Daerah dan mitra strategis.
Pertumbuhan Ekonomi Aceh Tetap Kuat
Provinsi Aceh mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif sebesar 4,59% (yoy) pada triwulan I 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (4,15% yoy). Pertumbuhan ini ditopang oleh meningkatnya kinerja sektor pertambangan, perdagangan, ekspor, dan konsumsi rumah tangga. Prospek ekonomi Aceh ke depan diperkirakan tetap solid, seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat, implementasi kebijakan pembangunan Asta Cita, serta kuatnya sektor unggulan seperti batubara, kopi, dan pertanian.
Inflasi Terkendali namun Perlu Kewaspadaan
Laju inflasi tahunan Aceh pada April 2025 tercatat sebesar 3,11% (yoy). Meski relatif terkendali, angka ini berada di batas atas target inflasi nasional (2,5 ±1%) dan merupakan yang tertinggi di Sumatera serta peringkat ke-7 secara nasional. Menyikapi hal ini, sinergi lintas sektor menjadi krusial. Bank Indonesia bersama TPID Aceh terus menguatkan koordinasi melalui strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif), termasuk melalui program unggulan Sigantang (Stabilisasi Harga melalui Ketahanan Pangan Inklusif).
Memasuki periode Idul Adha, antisipasi tekanan harga pangan difokuskan pada komoditas strategis seperti daging sapi, cabai merah, dan bawang merah. Upaya pengendalian dilakukan melalui sidak pasar, operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah, SPHP, FDR, serta edukasi publik untuk menerapkan belanja bijak dan menghindari panic buying.
Digitalisasi Aceh Menuju Ekonomi yang Efisien dan Inklusif
Transformasi digital menjadi pilar penting dalam mendorong efisiensi fiskal, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif. Implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Aceh menunjukkan hasil signifikan: hingga triwulan I 2025, tercatat 668.579 pengguna QRIS, 196.415 merchant (80% UMKM), dengan total 4,19 juta transaksi senilai Rp542,8 juta. QRIS terbukti Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal (Cemumuah) dan menjadi alat penting dalam digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi.
Langkah-langkah strategis juga diarahkan pada pembentukan “Gampong Digital”, peningkatan kapasitas aparatur, pengembangan sistem Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk belanja Pemerintah Daerah, serta perluasan kanal pembayaran digital.
Sinergi Kebijakan untuk Asta Cita
Sebagai tindak lanjut High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD se-Aceh yang digelar 14 Mei 2025 dan dipimpin oleh Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE., Bank Indonesia Aceh mendorong penyusunan roadmap pengendalian inflasi dan ETPD 2026–2030, penguatan peran BUMD, hilirisasi komoditas pangan, dan optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD).
Kolaborasi yang erat antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, perbankan, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Aceh yang Islami, maju, bermartabat, dan berkelanjutan, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Asta Cita Gubernur Aceh 2025–2030.
(0651) 8016333
0811681020
