Pemerintah pusat terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Aceh dalam rangka mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini mengemuka dalam pertemuan strategis yang digelar usai Salat Jumat dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf beserta rombongan di Jakarta.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu prioritas, di antaranya penguatan infrastruktur dasar, mitigasi bencana, penyediaan akses air bersih, dan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Gubernur Aceh Muzakir Manaf secara langsung menyampaikan berbagai kebutuhan strategis Aceh, termasuk pembangunan konektivitas transportasi laut serta peningkatan layanan dasar di wilayah-wilayah terpencil.
“Kami membawa aspirasi masyarakat Aceh agar didengar langsung oleh pemerintah pusat, khususnya terkait kebutuhan mendesak seperti air bersih, perumahan MBR, dan transportasi laut yang menjadi tulang punggung konektivitas kawasan,” ujar Muzakir Manaf.
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY menyampaikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan di Aceh, terutama dalam hal penataan ruang, integrasi wilayah, dan legalisasi aset tanah masyarakat.
“Kami di pemerintah pusat siap mendukung pembangunan Aceh secara terencana dan terintegrasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” kata AHY.
Sementara itu, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menegaskan bahwa revitalisasi kawasan transmigrasi di Aceh merupakan salah satu fokus utama yang akan segera diakselerasi, mengingat keberhasilan program serupa di daerah lain.
“Kami ingin kawasan transmigrasi di Aceh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Menutup diskusi, seorang pejabat kementerian mengingatkan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas dalam implementasi program pembangunan.
“Tugas kita ke depan adalah menyusun prioritas yang realistis, dengan pelaksanaan yang efisien dan transparan, untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran,” jelasnya.
Pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah demi mempercepat pembangunan strategis Aceh sebagai gerbang barat Indonesia.
(0651) 8016333
0811681020
