Pemerintah Aceh mengadakan Forum Konsultasi Publik terkait Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2026 pada Selasa (25/3/2025). Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif, inklusif, dan akuntabel.
Plt. Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA, dalam sambutannya menekankan bahwa RKPA 2026 akan berorientasi pada peningkatan produktivitas sektor unggulan. Pemerintah Aceh berkomitmen untuk mendorong hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam (SDA) sebagai langkah strategis dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Forum ini menjadi wadah strategis dalam menyepakati permasalahan utama pembangunan, menentukan prioritas daerah, serta menyelaraskan program dengan target provinsi,” ujar Nasir.
Dalam kesempatan tersebut Pemerintah Aceh juga memaparkan perkembangan positif dalam upaya penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, tingkat kemiskinan pada September 2024 turun menjadi 12,64 persen, mengalami penurunan 1,59 persen poin dibandingkan Maret 2024 yang masih di angka 14,23 persen.
Meski tren penurunan ini menggembirakan, Nasir menegaskan pentingnya inovasi dalam strategi intervensi. “Kita tidak boleh berpuas diri. Diperlukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk terus menekan angka kemiskinan,” tambahnya.
Sebagai bagian dari komitmen pemerintah, Aceh akan memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memperluas akses pendidikan guna memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(0651) 8016333
0811681020
