Penjabat Gubernur Aceh, Safrizal ZA, memimpin rapat perdana penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025-2029 di Kantor Bappeda Aceh, Selasa (11/2).
Rapat ini menjadi langkah awal dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan lima tahun ke depan yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan strategis serta program prioritas.
Rapat ini dihadiri oleh Pj Bupati dan Wali Kota se-Aceh, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), kepala Bappeda kabupaten/kota se-Aceh, tim penyusun visi dan misi Gubernur Aceh terpilih, serta berbagai pihak terkait lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Safrizal menekankan pentingnya penyusunan RPJMA yang matang, berbasis data yang akurat, serta mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat Aceh. Dokumen ini akan menjadi pedoman utama bagi pemerintahan baru dalam merancang kebijakan dan menjalankan program prioritas selama lima tahun ke depan.
Seiring dengan penetapan pasangan Muzakir Manaf dan Fadhlullah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang dijadwalkan dilantik pada Rabu (12/2), penyusunan RPJMA menjadi agenda strategis yang harus segera diselesaikan. RPJMA ini mengusung visi “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan.” Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintahan baru menetapkan tujuh misi utama yang mencakup penerapan syariat Islam secara kaffah, penguatan kekhususan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA, peningkatan daya saing sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis kearifan lokal, pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, reformasi tata kelola birokrasi yang bersih dan transparan, serta perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam.
Sebagai langkah awal, pemerintahan baru menyiapkan sembilan program gerak cepat yang mencakup berbagai aspek yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Program ini terdiri dari Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) unggul, dana abadi pendidikan dan beasiswa unggul, optimalisasi kekayaan bumi Aceh untuk kemakmuran rakyat, peningkatan kualitas pendidikan melalui program guru dan sekolah unggul, pembangunan sistem Satu Data Aceh, penguatan sektor pertanian dengan menjadikan Aceh sebagai lumbung pangan, program makan bergizi gratis untuk anak sekolah, pembangunan pusat rehabilitasi unggul, serta penguatan peran Baitul Mal di tingkat gampong.
Selain itu, pemerintahan baru juga telah menyiapkan 21 program prioritas yang meliputi penguatan perdamaian dan stabilitas politik, peningkatan pelayanan publik yang lebih transparan, pemberian beasiswa bagi putra-putri Aceh ke universitas terbaik dunia, reformasi birokrasi yang akuntabel, pemberantasan narkoba secara sistematis, penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu, digitalisasi di berbagai sektor untuk meningkatkan efisiensi layanan, serta pengembangan ekonomi berbasis UMKM, industri halal, dan pariwisata.
Safrizal menegaskan bahwa penyusunan RPJMA di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus diselesaikan tepat waktu. Ia meminta seluruh SKPA dan pihak terkait untuk bekerja aktif dalam memastikan penyusunan RPJMA berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sebagai langkah percepatan, ia juga menekankan pentingnya koordinasi erat dengan tim penyusun RPJMA kepala daerah terpilih agar dokumen perencanaan ini dapat segera digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan pembangunan Aceh yang lebih maju, islami, dan sejahtera.
(0651) 8016333
0811681020
