Ratusan warga Aceh mendatangi Kantor Gubernur Aceh pada Senin pagi (30/12/2024) setelah beredar informasi mengenai adanya bantuan langsung dari pemerintah. Namun, informasi tersebut dipastikan tidak benar oleh pihak Pemerintah Aceh.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat, menegaskan bahwa isu terkait bantuan tersebut adalah hoaks. “Kami meminta maaf kepada masyarakat yang telah datang ke kantor gubernur. Informasi tentang bantuan itu tidak berdasar dan menyesatkan,” kata Akkar dalam keterangannya di Banda Aceh.
Ia menjelaskan, segala bentuk bantuan dari pemerintah Aceh harus melalui proses penganggaran yang telah disetujui DPR Aceh sejak tahun sebelumnya. Tidak mungkin ada bantuan langsung yang diberikan tanpa landasan anggaran resmi.
“Jika ada bantuan, seperti program rumah layak huni dari Dinas Perkim Aceh untuk tahun 2025, pengumumannya dilakukan secara resmi melalui media massa atau saluran informasi terpercaya,” tambahnya.
Akkar juga mengingatkan masyarakat agar lebih selektif dalam menerima informasi. Ia mengimbau warga untuk memastikan kebenaran informasi dari sumber resmi sebelum bertindak.
“Kami berharap masyarakat lebih berhati-hati agar tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas asalnya,” tutup Akkar.
Melalui klarifikasi ini, Pemerintah Aceh berharap masyarakat semakin memahami mekanisme resmi bantuan pemerintah dan tidak mudah terpengaruh oleh hoaks. Pemerintah berkomitmen menjaga transparansi dan menyampaikan informasi secara terbuka melalui saluran resmi.
