Menyikapi kasus HIV/AIDS yang semakin meningkat di ibukota Propinsi Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh memanggil Dinas Kesehatan dan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, Jumat (14/06/2024).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, didampingi Wakil Ketua I, Usman dan Wakil Ketua II DPRK, Isnaini Husda. Turut hadir Ketua dan Wakil Ketua Komisi IV DPRK, M. Arifin dan Syarifah Munira, serta Anggota Komisi IV, Musriadi Aswad dan Kasumi Sulaiman.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Lantai 3 Ruang Banggar DPRK ini ikut juga menghadirkan Kadis Syariat Islam, Ridwan Ibrahim, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Sulaiman Bakri, Kasatpol PP dan WH, M. Rizal, Dirut RSUD Meuraxa, Riza Mulyadi, para kepala puskesmas se- Kota Banda Aceh serta beberapa instansi lainnya untuk duduk bersama guna membahas penanganan HIV/AIDS di Banda Aceh.
Dalam kesempatan itu Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar menyampaikan bahwa pimpinan DPRK dan Komisi IV DPRK Banda Aceh secara khusus mengundang beberapa instansi untuk membahas isu aktual terkait maraknya HIV/AIDS di Banda Aceh yang sudah mencapai 441 kasus.
Farid Nyak Umar menjelaskan bahwa pihak dewan kota sudah pernah mengingatkan pemerintah kota agar segera melakukan langkah antisipasi, saat menerima informasi perkembangan kasus HIV/AIDS dari Dinas Kesehatan Kota sejak beberapa tahun yang lalu.
Dalam rapat bersama tersebut terungkap kondisi riil perkembangan kasus HIV/AIDS yang sudah sangat memprihatinkan, dan dewan kota meminta kepada Pemko Banda Aceh untuk segera melakukan langkah-langkah kongkrit dalam menangani HIV/AIDS dengan melibatkan lintas instansi, meskipun leading sektornya ada pada Dinas Kesehatan.
“Pemko harus fokus dan perlu gerakan bersama untuk menanggulangi HIV/AIDS ini, sehingga tidak hanya menjadi tanggungjawab dinas kesehatan tetapi perlu keterlibatan lintas sektoral,” kata Farid Nyak Umar.
Dalam rapat koordinasi itu pihaknya memandang perlu dibentuknya tim khusus penanggulangan HIV di Banda Aceh karena juga menemukan fakta sebagian besar pelaku atau korban ini adalah mereka yang terkait dengan LGBT.
Karena itu politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mendesak pemerintah kota untuk segera membentuk tim khusus dan melibatkan Forkopimda serta menggandeng ormas dan stakeholder lainnya agar ada kesamaan gerak dalam mencegah semakin meningkatnya kasus HIV/AIDS tersebut.
“Dengan gerak bersama ini bisa mengantisipasi, perlu juga ada regulasi khusus bagi tenaga kesehatan kita yang melakukan skrening di lapangan. Yang paling penting bagaimana pelibatan aparatur gampong melakukan pageu gampong sehingga HIV/AIDS dan LGBT bisa ditanggulangi,” ujarnya.
Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRK, Syarifah Munira dimana pihaknya mendorong pemko di samping mengobati pasien yang terjangkit HIV/AIDS, juga perlu upaya pencegahan agar kasus ini bisa ditekan dan tidak semakin menyebar terutama di kalangan generasi muda.
“Kami meminta kepada anak muda agar menjauhi pergaulan bebas, karena dari 441 kasus HIV/AIDS mayoritasnya mereka yang berusia muda. Jadi generasi muda perlu menjaga diri dengan agama, pola hidup sehat,” kata Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Lukman menyampaikan Rapat Koordinasi ini merupakan salah satu usaha pemerintah yang diinisiasi ketua DPRK Banda Aceh untuk mendiskusikan penanganan HIV/AIDS di Banda Aceh.
Dimana setelah berdiskusi panjang bersama lintas sektor ini bersepakat untuk membentuk tim penanganan khusus HIV/AIDS di Banda Aceh.
“Mudah mudahan ini suatu awal yang baik, artinya keterlibatan semua sektor ke depan bukan hanya tanggung jawab dari dinas kesehatan yang selama ini lebih dominan bekerja di lapangan,” kata Lukman.
Bermulai dari rapat koordinasi hari ini akan ada langkah-langkah lanjutan seperti membentuk sebuah regulasi sehingga petugas yang bekerja lebih terproteksi dan anggaran pun akan tersedia.
Menurutnya hal ini sangat penting mengingat kondisi hari ini bahwa di Banda Aceh ada 441 orang yang positif HIV/AIDS. “Dari data itu yang merupakan warga Kota Banda Aceh hanya 182 orang artinya banyak warga dari non Banda Aceh yang datang kesini, apakah ini didapat dari Banda Aceh atau dari luar artinya persoalan ini sama dengan fenomena gunung es, yang harus segera diantisipasi,” ujarnya.
Hal itu juga disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, drg. Supriadi, pihaknya menyampaikan terimakasih kepada DPRK yang telah menginiasi pertemuan dan mendukung penuh penanganan HIV/AIDS di Banda Aceh.
“Kami berharap dengan adanya gerakan ini ke depan bisa ditekan angka penularan penyakit ini, terutama dengan faktor resiko penularan seksual mudah murahan anak kita ke depan terhindar dari persoalan HIV-AIDS ini,” kata drg Supriadi.
Sementara Yunidar dari Yayasan Galatia Medan menyampaikan pihaknya fokus bekerja dalam menemukan dan menangani kasus HIV-AIDS di Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe. Dari hasil yang ditemukan di lapangan, jumlah pasien dari hari ke hari semakin mengkhawatirkan.
“Karena itu kami berterima kasih kepada DPRK Banda Aceh yang sudah menggagas pertemuan untuk menyelesaikan persoalan ini secara bersama sama, sehingga jika ada terbentuk tim lintas sektoral akan memudahkan dalam bekerja nantinya. Sebab ledakan kasus AIDS/HIV terjadi lagi pada 5-10 tahun yang akan datang,” pungkas Yunidar.[]
