Pertumbuhan perekonomian Aceh pada triwulan III tahun 2023 tumbuh sebesar 3,76% (yoy), melambat dibandingkan triwulan II yang tercatat sebesar 4,37% (yoy).
Secara peringkat, PDRB Provinsi Aceh tumbuh sebesar 4,55% (ytd) atau lebih tinggi dibandingkan dengan 3 Provinsi lainnya yaitu Bengkulu 4,13% (ytd), Sumatera Barat 2,68% (ytd), dan Kepulauan Riau 1,14% (ytd).
Dilihat dari sisi permintaan, pada triwulan III tahun 2023 Ekspor tumbuh sebesar 16,21% (yoy) dibandingkan dengan triwulan II 2023 sebesar 13,73% (yoy). Sedangkan dari sisi penawaran, kinerja sektor Perdagangan tumbuh sebesar 9,19% (yoy dibandingkan dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 5,23% (yoy).
Dari sisi perkembangan harga-harga, pada bulan Oktober 2023, Kota Gabungan IHK di Provinsi Aceh mengalami deflasi sebesar -0,14% (mtm), tekanan tersebut lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,22% (mtm).
Lebih lanjut, secara tahunan IHK Provinsi Aceh pada bulan Oktober tahun 2023 tercatat sebesar 1,95% (yoy) lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,67% (yoy).
Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi AcehRony Widijarto P hal tersebut menjadikan Aceh sebagai provinsi dengan realisasi inflasi terendah di Sumatera. Selain itu, inflasi tahunan Provinsi Aceh juga masih lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Sumatera tercatat sebesar 2,65% (yoy).
Dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan, Bank Indonesia bersama stakeholders secara kolaboratif mendorong pengembangan program “Hilirisasi Pertanian melalui Pemberdayaan Masyarakat” dengan cara urban farming komoditas cabai merah besar dan cabai rawit di Gampong Lamjabat. Pemberdayaan Gampong ini bekerjasama dengan UMKM binaan KPwBI Aceh yaitu Capli sebagai off-taker hasil panen cabai untuk diolah menjadi produk sambal hijau Aceh.
Sinergi TPID-GNPIP merupakan upaya Bank Indonesia dengan Kementrian/Lembaga terkait yang bersifat nasional sebagai tindak lanjut arahan Presiden daam Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 serta sinergi High-Level Rakorpusda dan GNPIP 2022 untuk mengoptimalkan dan memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi di daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional, daya beli, serta pemulihan ekonomi nasional.
