Koordinator Masyarakat Peduli Otsus (MPO) Syakya Meirizal mengatakan dalam tata kelola anggaran pemerintah Aceh hingga pemerintah kota masih buruk dan biasanya realisasi anggaran akan dikerjakan menjelang akhir tahun.
“Dalam tata Kelola anggaran pemerintah aceh, biasanya realisasi anggran baru dikebut di akhir tahun dan ini terus berulang tanpa ada perbaikan dan sudah menjadi tradisi,” terangnya saat dihubungi Radio Antero dalam Program Selebrasi Pagi, Senin (4/9).
Ia menilai, walaupun terjadi penurunan APBA peningakatan hasil kerja pemerintah belum terlihat karena selama ini kinerja pemerintah belum baik.
Mengapa ini terjadi, ia menerangkan karena tata kelola yang buruk dan proses yang berbelit-belit.
“Karena tata kelolanya yang buruk, seperti realisasi anggaran belanja pada pihak ke tiga, transfer daerah atau belanja hibah, prosesnya sering berbelit-belit atau dalam tanda kutip dipersulit, padahal itu seharusnya tidak menjadi kendala,.”terangnya.
Syakya menegaskan ia masih optimis dengan capaian yang bisa dilakukan oleh pemerintah tapi tetap pemerintah perlu mengawasi setiap proyek di setiap Instansi dapat terealisasi tepat waktu.
Senada dengan Syakya Meirizal, Rustam Efendi pengamat ekonomi Aceh menilai capaian realisasi APBA di triwulan ketiga harusnya tela mencapai 70 hingga 75 persen walaupun situasi masih diangka 50 persen dan masih berada diangka ideal namun tetap berdampak bagi masyarakat.
“Harusnya triwulan ketiga telah mencapai angka 70 atau mendekati namun dengan situasi yang masih diangka 50 masih berada diangka ideal,” jelasnya.
Disinggung mengenai perekonomian Aceh dan pengaruh dari berkurangnya dana Otsus, Rustam menjelaskan, dampaknya sangat signifikan dan ini membebani kemampuan fiskal Aceh.
“Sejak tahun 2023 tinggal satu persen dan ini membebani kemampuan fiskal Aceh semakin sedikit dan ini terlihat dari bentuk personal APBA yang tidak semakin besar seperti tahun lalu” jelasnya saat dihubungi Radio Antero.
Ia merincikan semakin sedikit modal terutama modal untuk membangun infrastruktur dan seharusnya kemampuan untuk berbelanja juga harus ditekan dan dialihkan untuk kepentingan mengaktifkan ekonomi masyarakat.
“Hampir sepertiga sumber dasar ekonomi Aceh adalah pertanian dan perdagangan tapi sektor ini fondasinya belum kuat, contoh pembangunan sektor pertanian yang belum terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir” ungkapnya
Ia menambahkan dampak lain dari pengurangan dana Otsus adalah dapat menghambat terciptanya peluang lapangan pekerjaan dan jika ini terus berlanjut tanpa solusi, kemungkinan angka kemiskinan dii Aceh akan tetap berada diangka yang sama yaitu 14.75 persen. (Nurul Ali)
