Dalam sepekan terakhir Indonesia dihebohkan dengan aksi hacker Bjorka yang membuka data pribadi sejumlah pejabat di tanah air.
Aksi peretasan yang dilakukan Bjorka menimbulkan kepanikan dari pemerintah yang hingga saat ini belum berhasil mengungkap misteri siapa sebenarnya sosok peretas tersebut.
Lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang untuk melindungi data pribadinya?
Pemimpin Perusahaan anterokini.com Zuhra Sofyan Yang juga kandidat Doktor pada salah satu Universitas di Jerman menyebutkan hasil penelitian menyebutkan 98 persen hacking melakukan pembobolan data melalui Social engineering dimana jenis serangan ini merupakan bentuk kejahatan online yang memanipulasi korbannya, dan hanya dua persen yang pure attack yang langsung menyerang sistemnya.
“Mereka melakukan manipulasi penggunanya, misalnya mungkin kita dapat kiriman WhatsApp lalu kita ikuti apa yang diarahkan sehingga mereka mengambil data kita dari situ,” lanjutnya.
Zuhra menyebutkan keamanan data Indonesia dengan mudah dibobol menunjukkan keamanan data yang buruk, hal itu terlihat dengan kebobolan data dari berbagai tempat misalnya data Disdukcapil, data Indihome, BPJS, vaksin, PLN, KPU dan dari pendaftaran simcard.
“Kalau tidak mau dikatakan buruk tapi Ini kebocorannya terjadi pada banyak tempat, ini artinya terkait faktor keamanan data yang harus ditingkatkan lagi kedepannya,” ujarnya.
Zuhra menyebutkan untuk melindungi keamanan data, perlu kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat, misalnya perlu lebih banyak kesadaran untuk Membentuk perilaku masyarakat agar mengamankan data pribadinya, misalnya dengan tidak sembarang memberikan data.
“Misalnya kita beli kartu perdana di kios-kios, maka kita harus hati-hati, karena kalau beli pulsa biasanya nomor kita ditulis disitu, nah nomor ini kemudian bisa dijual kembali, makanya tidak heran tiba-tiba masuk SMS atau WhatsApp macam-macam ke kita, dari judi online lah, pinjaman online atau dari kuis yang tidak jelas,” lanjutnya.
Selanjutnya kata Zuhra, masyarakat harus hati-hati dalam membuat password yang tidak mudah ditebak, dan bila perlu menyimpan secara offline, kemudian yang juga perlu diwaspadai adalah bahaya dalam penggunaan sosial media.
Zuhra menyebutkan kejadian ini menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk memperketat keamanan data dengan menerapkan regulasi yang sudah ada dan berharap pemerintah punya layanan server keamanan data yang cukup layak infrastrukturnya. Karena kata Zuhra masih ada pemerintah daerah yang mempercayai pengelolaan data pada pihak ketiga, padahal hal itu tidak menjamin keamanannya.
“Pemerintah harus melakukan audit penerapan SNI yang sudah ada dan setiap Pemda yang membuat aplikasi harus lolos sertifikasinya, kemudian pemerintah harus menempatkan orang yang memiliki kompetensi dibidangnya, karena saat ini dibanyak tempat data masih dipegang oleh orang awam dan pemula, kemudian pemerintah harus investasi untuk Sumber Daya Manusia nya, dan yang terakhir pemerintah harus mengakui kekurangan dan memperbaiki nya,” ujar Zuhra.
