Ketua DPA Partai Aceh Muzakir Manaf atau akrab disapa Muallem memerintahkan kepada ketua DPR Aceh yang baru yaitu Saiful Bahri untuk mempertahankan program JKA.
“Setelah dilantik sebagai ketua DPR Aceh nanti maka tugas pertama Saiful adalah mempertahankan JKA atau jaminan Kesehatan Aceh,” ujar Muallem, Kamis (17/03/2022).
Menurut Muallem, JKA adalah program pertama yang dilahirkan Partai Aceh setelah mendapatkan kursi mayoritas di DPRA pada tgl 30 september 2009, kala itu Irwandi Yusuf yang sedang menjabat Gubernur Aceh juga masih merupakan pengurus Partai Aceh pada posisi ketua dewan penasehat Partai Aceh.
Muallem mengingatkan bahwa perjuangan melahirkan JKA yang pada akhirnya dapat di launching pada tanggal 1 juni 2010 atau 9 bulan setelah Partai Aceh menguasai DPRA adalah perjuangan yang sangat berat, kala itu hampir semua partai menolak ide program JKA, bahkan pihak eksekutif juga menolak dengan alasan tidak tersedianya anggaran karena utk kebutuhan anggaran JKA setiap tahunnya membutuhkan anggaran sebesar 450 Milyar.
“Tapi pada akhirnya setelah melalui proses lobi dan rasionalisasi yg melelahkan, Partai Aceh berhasil menggolkan JKA dan kemudian menjadi kebanggaan semua pihak,” ujar Muallem melalui Juru Bicara Partai Aceh Nurzahri.
Bahkan lanjut Muallem, Pemerintah pusat mengadopsi program JKA menjadi program nasional dengan meluncurkan Progran JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) pada tanggal 1 januari 2014.
“Kini ketika perolehan suara Partai Aceh menurun dan ditangkapnya Irwandi dalam kasus Korupsi, program JKA semakin salah arah dan belakangan di batalkan dengan alasan tumpang tindihnya data penerima manfaat,” lanjutnya.
Akan tetapi kata Muallem, persoalan semrautnya JKA, pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Aceh tidak boleh dihentikan. Gubernur atau eksekutif bersama dengan DPRA diminta untuk membereskan permasalahan polemik data BPJS, tanpa mengorbankan rakyat karena kesalahan eksekutif dan BPJS tersebut.
“Perintah Mualem kepada ketua DPRA yang baru ini juga harus diikuti oleh seluruh anggota DPRA dari Partai Aceh dan seuruh anggota koalisi Aceh bermartabat. Dan Muallem akan terus memantau proses yg berjalan di DPRA terkait dengan perintah ini,” pungkasnya.
