Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Safaruddin menilai lemahnya pendidikan di Aceh dikarenakan lemahnya tenaga pendidik. Hal itu menurutnya berpengaruh dengan kemajuan pendidikan di Aceh.
“Kelemahan kita dalam wajah pendidikan itu dinilai kenapa tidak mampu mendorong pendidikan untuk cepat (membaik) itu faktor dari tenaga pengajarnya (pendidik). Tenaga pengajar menjadi tolak ukur dari maju tidaknya generasi yang dipersiapkan,” kata Safaruddin dalam kegiatan Silaturrahmi dan Dialog Interaktif dengan Cabang Dinas Pendidikan Aceh Cabang Aceh Barat Daya (Abdya) dan para kepala sekolah menengah atas (SMA) dan kejuruan (SMK) se-Abdya, Kamis (1/4/2021), dalam rangka Reses I Tahun 2021 yang dilakukan di Daerah Pemilihannya di Dapil IX yang meliputi Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Subulussalam.
Dia mencontohkan, kepala sekolah meski memiliki manajemen yang baik, namun jika tidak didukung dengan tenaga pengajar yang sesuai dengan bidang dan keahliannya, maka hal tersebut akan memperlambat laju dari pengembangan pedidikan di Aceh
“Kebutuhan guru matematika misalnya, dalam satu sekolah kebutuhannya tiga tapi hanya punya dua, jadi guru itu harus berbagi waktu, yang akhirnya tidak akan fokus. Begitu juga bidang studi lainnya. Jadi tenaga pengajar faktor keterlembatan kita dalam memajukan dunia pendidikan,” ujarnya.
Persoalan itu, kata Safaruddin, harus dievaluasi segera oleh Dinas Pendidikan Aceh bersama para kepala sekolah, dengan harapan agar persoalan pendidikan di Aceh dapat tertangani dengan baik.
“Pergantian kepala dinas itu juga menjadi kendala. Kalau dunia pendidikan orientasinya sudah ada pragmatisme politik, maka tunggulah kehancuran dunia pendidikan itu. Jadi terlalu banyak mutasi kepala dinas, kabid, atau kepala sekolah itu tidak baik. Jadi ini juga menjadi bagian evaluasi dalam kemajuan dunia pendidikan di Aceh,” ungkap politisi kelahiran Abdya ini.
Selain itu, Safaruddin juga menambahkan, manajemen di sekolah dalam hal memberikan kemajuan bagi peserta didik untuk bisa mendapatkan prestasi, harus didukung dengan infrastruktur fasilitas-fasilitas penunjuang pendidikan, seperti laboratorium maupun infrastruktur penunjuang pendidikan lainnya.
“Saat ini, yang dikejar hanya pembangunan infrastruktur fisik. Saya khawatir, kalau kepala sekolah hanya mengejar fisik maka akan terjadi commitment fee. Kalau kepala sekolah seperti ini, maka sama saja seperti kontraktor,” tegasnya.
Untuk itu, Safaruddin berharap, para pemangku kepentingan khususnya kepala sekolah menengah atas yang merupakan kewenangan provinsi, melakukan perubahan tata kelola pemerintahan untuk pendidikan, untuk mengubah wajah pendidikan di Aceh.
“Boleh apa saja kita masukkah program atau alokasikan APBA ke sekolah-sekolah, tapi dengan catatan itu hanya untuk mempercepat kemajuan dunia pendidikan di tingkat SMA,” ujarnya.
Safaruddin menegaskan, dirinya konsen dalam hal dunia pendidikan, dikarenakan jabatan yang diamanahkannya saat ini sebagai Wakil ketua DPRA III adalah membidangi pendidikan.
“Untuk itu, saya akan fokus untuk mengawasi persoalan-persoalan pendidikan Aceh. Saya juga berharap, para kepala sekolah memberikan gambaran ke saya mana sekolah-sekolah yang membutuhkan tenaga pengajarnya, sehingga nanti bisa dilakukan advokasi untuk penambahan tenaga pengajar ke sana,” ungkap Safaruddin.
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Abdya, Syarbaini, dalam pertemuan itu mengatakan sangat banyak sekolah-sekolah menengah atas di Abdya yang membutuhkan dukungan Pemerintah Aceh dalam hal membenahi infrastruktur sekolah yang kurang memadai.
Selain itu, Syarbaini mengatakan banyak sekolah-sekolah menengah kejuruan (SMK) di Abdya yang tidak memiliki alat praktek.
“Untuk itu, kami berharap Pak Safaruddin yang merupakan satu-satunya wakil dari Abdya di DPRA, dapat menyuarakan persoalan-persoalan kekurangan infrastruktur dan penunjang fasilitas pendidikan di Abdya untuk dibahas di tingkat provinsi,” harapnya.
Selain Kepala Cabang, dalam pertemuan itu para kepala sekolah menengah atas dan kejuruan se-Abdya yang hadir dalam pertemuan itu juga menyampaikan berbagai keluhan terkait kekurangan infrastuktur sekolah, penunjang fasilitas pendidikan, serta kekurangan tenaga pengajar. Selain itu, beberapa kepala sekolah juga menyampaikan adanya pemotongan anggaran-anggaran insentif sekolah, sehingga diharapkan DPRA dan Dinas Pendidikan Aceh dapat mengupayakan adanya Bantuan Operasioal Sekolah Daerah (BOSDA) untuk anggaran penunjang berbagai kebutuhan di sekolah.
Salah satu persoalan pendidikan di Abdya juga disampaikan Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Abdya, Murniati. Dia mengaku, SLB Abdya yang di dalamnya terdapat sekolah dasar (SD), menengah pertama (SMP), hingga menengah atas (SMA), dimana SLB yang dipimpinnya sangat mengalami kendala dalam memberikan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana sekolah yang kurang mendapatkan perhatian pemerintah.
Menanggapi hal itu, Safaruddin mengatakan persoalan kekurangan tenaga pengajar, khususnya untuk SLB, bukan hanya terjadi di Abdya melainkan seluruh Aceh. Dia sepakat untuk membahas hak tersebut nantinya di tingkat provinsi agar Pemerintah Aceh dapat segera mencari jalan keluar dari persoalan tersebut.
“Persoalan ini, akan saya tampung semuanya dan sampaikan ke Komisi VI DPRA yang membidangi pendidikan, untuk diadvokasi dengan Dinas Pendidikan Aceh, untuk dicari jalan keluarnya. Saya juga berharap bantuan Kepala Cabang Disdik Abdya untuk memetakan berbagai persoalan pendidikan di sini, untuk kami bahas dan perjuangkan nantinya di Parlemen Aceh,” pungkas politisi Partai Gerindra Aceh ini. []
